PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA PERUSAHAAN DAN KARYAWAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 973/PID.SUS/2017/PN.BDG)

JODY FERNANDO, Karina Dwi Nugrahati Putri, S.H., LL.M., M.Dev.Prac. (Adv).

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelindungan hukum rahasia dagang dalam perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan serta mengetahui penerapan hukum rahasia dagang dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 973/Pid.Sus/2017/PN.Bdg. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa asas/prinsip dasar, norma, peraturan dasar, peraturan perundang-udangan yang berlaku, bahan hukum yang tidak terkodifikasikan, yurisprudensi atau kasus-kasus terkait, pendapat pakar, dan kamus hukum terkait. Pengolahan data dilakukan pada analisis di mana materi atau bahan-bahan hukum tersebut dipelajari dan dianalisis muatannya sehingga dapat memecahkan masalah yang ada dengan diketahui taraf sinkronisasinya/hubungan hukum dalam penerapannya. Hasil dari penelitian ini, Perlindungan hukum rahasia dagang dalam perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan berkaitan dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 yang menjelaskan bahwa pemilik rahasia dagang dapat melindungi rahasia dagang melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya. Langkah yang dapat dilakukan dalam melindungi rahasia dagang yaitu dengan memasukkan pengaturan perjanjian kerahasiaan informasi rahasia dagang atau non disclosure agreement dalam perjanjian kerja. Penerapan hukum rahasia dagang dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 973/Pid.Sus/2017/PN.Bdg merujuk pada UU No. 30 Tahun 2000 sesuai dengan asas Lex specialis derogat legi generali yaitu peraturan khusus (UU No. 30 Tahun 2000) mengesampingkan peraturan umum (KUHP). Di dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 973/Pid.Sus/2017/PN.Bdg, hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa Surat Perintah Turun Produksi atau SPK bukan merupakan sebuah rahasia dagang karena tidak ada bukti tertulis maupun lisan mengatur secara tegas dan terinci baik peraturan perusahaan maupun perjanjian yang di buat Terdakwa dan karyawan lainya dengan perusahaan, informasi informasi apa (rahasia dagang apa) yang merupakan rahasia dagang PT. Shafira laras persada yang tidak boleh di informasikan atau di bocorkan pada pihak lain.

The aim of this study is to find out how to protect trade secret law in work agreements between companies and employees and to know the application of trade secret law and judges' considerations in the Bandung District Court decision Number: 973/Pid.Sus/2017/PN.Bdg. The study is a type of normative legal study (normative-law juridical). The study was conducted using secondary data in the form of basic principles/principles, norms, basic regulations, applicable laws and regulations, uncodified legal materials, jurisprudence or related cases, expert opinions, and related legal dictionaries. Data processing is carried out in an analysis where the material or legal materials are studied and their contents analyzed so that they can solve existing problems by knowing the level of synchronization/legal relations in their application. The results of this study, the legal protection of trade secrets in the work agreement between the company and the employee is related to Article 3 paragraph (1) of Law no. 30 of 2000 which explains that the owner of a trade secret can protect trade secrets through appropriate efforts. Steps that can be taken to protect trade secrets are by including setting up a trade secret information confidentiality agreement or non-disclosure agreement in the work agreement. The application of trade secret law and judges' considerations in the decision of the Bandung District Court Number: 973/Pid.Sus/2017/PN.Bdg refers to Law no. 30 of 2000 in accordance with the principle of Lex specialis derogat legi generali, namely special regulations (UU No. 30 of 2000) overriding general regulations (KUHP). In the decision of the Bandung District Court Number: 973/Pid.Sus/2017/PN.Bdg. The judge in his judgment held that the Production Down Order or SPK was not a trade secret because there was no written or oral evidence that explicitly and in detail regulated both regulations the company and the agreement made by the Defendant and other employees with the company, what information (trade secret) is a trade secret of PT. Shafira Laras Persada which should not be informed or leaked to other parties.

Kata Kunci : Rahasia Dagang, Perjanjian Kerja, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 973/PID.SUS/2017/PN.BDG. / Trade Secret, Employment Agreement, District Court Decision