Laporkan Masalah

IMPLIKASI YURIDIS YAYASAN TEMPAT IBADAT TRI DHARMA KWAN SING BIO DAN TJOE LING KIONG TUBAN YANG ANGGARAN DASARNYA BELUM DISESUAIKAN DENGAN UU YAYASAN TERHADAP HAK ATAS TANAHNYA

NOVIA WIJAYANTI, Dr. Muhaimin, S.H.,M.Kn.

2022 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi belum disesuaikannya Anggaran Dasar Yayasan Tempat Ibadat Tri Dharma Kwan Sing Bio dan Tjoe Ling Kiong Tuban sesuai dengan Undang Undang Yayasan terhadap status kepemilikan Hak Atas Tanah Yayasan tersebut beserta solusi terhadap impikasi tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang condong berdasarkan data sekunder yaitu berdasarkan studi kasus mengenai Yayasan TITD KSB & TLK. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dirancang untuk memperoleh informasi mengenai status hak atas tanah Yayasan saat penelitian dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan UU dengan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum primer seperti KUHPerdata, UUY dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan topik yang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yaitu penelitian ini dilakukan tidak lepas dari konsep-konsep badan hukum. Hasil peneltian kemudian di analisis menggunakan metode kualitatif dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah hukum. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Yayasan TITD KSB & TLK tidak lagi diakui sebagai badan hukum dan tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya, sehingga sesuai UUPA Yayasan tersebut tidak dapat memiliki Hak atas tanah. Namun hak keperdataannya masih melekat bahwa hak atas tanah tersebut adalah milik Yayasan. Solusi terhadap hal tersebut adalah Yayasan menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai kesempatan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 untuk dapat diakui kembali sebagai badan hukum dan hak atas tanahnya dapat kembali kepada Yayasan dan dapat dialihkan ke Perkumpulan berbadan hukum seperti yang diinginkan para organnya.

This study aims to identify and analyze the implications of not adjusting the Foundation's Articles of Association in accordance with the Foundation Law on the ownership status of the Foundation's Land Rights and solutions to these implications. This study uses a normative type of research based on case studies regarding the TITD KSB & TLK Foundation. This research is analytical descriptive and designed to obtain information on the status of the Foundation's land rights at the time of the research. This research uses a law approach by collecting data through literature studies to obtain primary legal materials and regulations that are in accordance with the topic under study. This research also uses a conceptual approach. This research is carried out not separated from the concepts of legal entities. The results of the research are then analyzed using qualitative methods with theories, principles and legal rules. The conclusion of this study is that the TITD KSB & TLK Foundation are no longer recognized as legal entities and cannot use the word Foundation in front of their names, so that according to the UUPA the Foundation cannot have land rights. However, the civil rights are still attached and the land rights belong to the Foundation. The solution to this is for the Foundation to adjust its Articles of Association according to the opportunity provided by Government Regulation Number 2 of 2013 to be re-recognized as a legal entity and get the Foundation Land Rights

Kata Kunci : Yayasan,Badan Hukum,Hak atas Tanah,Hak Milik,HGB,Foundation,Legal Entity,Land Ownership,Right of Ownership,Building Rights Title

  1. S2-2022-465889-abstract.pdf  
  2. S2-2022-465889-bibliography.pdf  
  3. S2-2022-465889-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2022-465889-title.pdf