KEABSAHAN PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM SEX REASSIGNMENT SURGERY BAGI PENDERITA GENDER DYSPHORIA MENURUT KUHPERDATA

BILLA RATUWIBAWA N, Dr. R. A. Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian terapeutik dalam sex reassignment surgery bagi penderita Gender dysphoria menurut KUHPerdata beserta prosedur pergantian status hukum bagi penderita Gender dysphoria yang telah melakukan sex reassignment surgery. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan data dan informasi yang diperoleh dari wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan terlebih dahulu dengan mencari berbagai teori hukum dan literatur yang berkaitan dengan penelitian untuk memperoleh data sekunder. Setelahnya, penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan terhadap seluruh narasumber dan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, perjanjian terapeutik dalam sex reassignment surgery bagi penderita Gender dysphoria dapat dikatakan memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Kedua, terdapat tiga prosedur pergantian status hukum bagi penderita Gender dysphoria yang telah melakukan sex reassignment surgery diantaranya mengajukan permohonan, persidangan dan pencatatan perubahan status hukum.

This study aims to analyze the validity of therapeutic agreements in sex reassignment surgery for patients with gender dysphoria according to the Civil Code and the procedure for changing legal status for patients with gender dysphoria who have had sex reassignment surgery. This research used descriptive research with data and information obtained from interviews. This research is conducted by literature and doctrine study to obtain secondary data. After that, empirical research was held by interviews with all respondents to obtain primary data. The results of this legal research shown that: First, the therapeutic agreement in sex reassignment surgery for patients with gender dysphoria can be said to be a valid agreement based on Article 1320 of the civil code. Second, there are three procedures for changing legal status for patients with gender dysphoria who have had sex reassignment surgery including submitting an application, trial, and recording changes in legal status.

Kata Kunci : Gender dysphoria, sex reassignment surgery, perjanjian terapeutik