ASAS KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN DEPONEERING DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

RIO CAHYANDARU, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H, M.Hum.

2022 | Tesis | MAGISTER HUKUM LITIGASI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ratio legis dasar pengaturan deponeering dalam perkara tindak pidana korupsi dan eksistensi deponeering terhadap perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari asas kepastian dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta data primer berupa hasil wawancara. Proses analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, yang disajikan dalam bentuk deskriptif untuk menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan yang sebenarnya terhadap kebijakan deponeering oleh kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi, sehingga dari penelitian ini mampu memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang ada. Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pertama, Ratio legis pengaturan deponeering dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu sebagai sebuah mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan asas oportunitas yang dilakukan oleh Kejaksaan sehingga dapat terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang, sehingga pengesampingan perkara demi kepentingan umum (deponeering) ini hanya dimiliki oleh Jaksa Agung dan merupakan kewenangan ekslusif dari Jaksa Agung. Kedua, Penyampingan perkara demi kepentingan umum (deponeering) ditinjau dari perspektif asas kepastian hukum dalam perkara tindak pidana korupsi bersifat final tanpa ada upaya hukum apapun yang dapat ditempuh dalam menyanggah kebijakan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Kebijakan deponeering ini berfungsi sebagai katup pengaman dalam tahap penuntutan perkara pidana. Sedangkan deponeering ditinjau dari perspektif asas kemanfaatan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi, kebijakan deponeering memiliki manfaat yang sangat besar dimana kepentingan bangsa dan negara dan/atau masyarakat luas dapat terlindungi dari kisruh atau imbas buruk yang diprediksikan akan timbul akibat penuntutan suatu perkara pidana jika dilanjutkan atau dilimpahkan ke pengadilan.

This study aims to determine and analyze ratio legis basic regulation of deponeering in cases of criminal acts of corruption and the existence of deponeering of cases of criminal acts of corruption in terms of the principles of legal certainty and expediency. This research is a type of normative research. The data used in this study is secondary data, which consists of primary, secondary, and tertiary legal materials and primary data in the form of interviews. The data analysis process uses qualitative analysis methods, which are presented in descriptive form to describe the policy deponeering by the prosecutor in cases of criminal acts of corruption, so that this research is able to provide conclusions on the existing problems. The results of the research that has been carried out by the author can be concluded that: First, The ratio legis basic deponeering regulation in the Law on the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia is as a control mechanism for the implementation of the principle of opportunity carried out by the Prosecutor's Office so that it can avoid potential abuse of authority, so that the waiver of cases in the public interest (deponeering) is only owned by the Attorney General and is a exclusive authority of the Attorney General. Second, the waiver of cases in the public interest (deponeering) in terms of the perspective of the principle of legal certainty in cases of criminal acts of corruption is final without any legal remedies that can be taken to refute the policies issued by the Attorney General.policy deponeering serves as a safety valve in the prosecution of criminal cases. Meanwhile deponeering is viewed from the perspective of the principle of expediency of law in cases of criminal acts of corruption, the deponeering has enormous benefits where the interests of the nation and state and/or the wider community can be protected from chaos or adverse effects that are predicted to arise as a result of prosecuting a criminal case if continued or transferred to court.

Kata Kunci : Asas Kepastian, Deponeering,Tindak Pidana Korupsi.