KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

NATALIA DIAH AYU P, Herliana, S.H., M.ComLaw., Ph.D.

2022 | Tesis | MAGISTER HUKUM LITIGASI

Peneilitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak kepastian hukum pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Permasalahan hukum yang diangkat meliputi kepastian hukum mengenai penentuan jenis lelang eksekusi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK/06/2020 (PMK No. 213 Tahun 2020), serta upaya yang dilakukan oleh KPKNL untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan lelang eksekusi jaminan Fidusia untuk melindungi kepentingan hukum kedua belah pihak baik Debitur maupun Kreditur. Penelitian ini bersifat normatif empiris yang dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder yang diperoleh melalui penelitian atau studi pustaka yang meliputi kajian terhadap buku - buku, putusan pengadilan, jurnal, hasil studi dan / atau penelitian terdahulu, peraturan perundang - undangan terkait. Selanjutnya data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber. Kedua data penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dan ditampilkan dengan menggunakan metode deskriptif. Penentuan jenis lelang ekskusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 haruslah diperhatikan dengan cermat karena bersifat case by case. Pasca putusan a quo, secara tidak langsung membawa dampak pada kegiatan eksekusi jaminan Fidusia yang dilakukan oleh KPKNL karena adanya potensi ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) terhadap penentuan jenis lelang eksekusi berdasarkan PMK No. 213 Tahun 2020. Oleh karena itu perlu diperhatikan lebih cermat terkait subjek / pemohon lelang eksekusi, metode yang digunakan dan apa saja syarat formil yang harus dipenuhi sehingga kemudian dapat ditentukan secara jelas jenis lelang ekskusi yang dilaksanakan nantinya adalah lelang eksekusi jaminan Fidusia atau lelang eksekusi putusan pengadilan. Selanjutnya terkait upaya yang dapat dilakukan KPKNL untuk menjamin kepastian hukum eksekusi jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi a quo adalah dengan memperbaharui ketentuan yang berkaitan dengan syarat formil subjek dan objek lelang serta kepastian mengenai jenis lelang eksekusi untuk dicantumkan dalam akta risalah lelang supaya kekuatannya sebagai akta otentik tidak cacat secara formil.

This thesis aims to analyze and examine the impact of legal certainty on the execution of Fiduciary guarantees by the State Property and Auction Service Office (KPKNL) after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The legal issues raised include legal certainty regarding the determination of the type of execution auction based on the Regulation of the Minister of Finance Number 213/PMK/06/2020 (PMK No. 213 of 2020), as well as the efforts made by the KPKNL to ensure legal certainty in the implementation of the Fiduciary guarantee execution auction to protect the legal interests of both parties, both debtors and creditors. This thesis is normative - empirical in nature which is carried out by reviewing secondary data obtained through research or literature study which includes studies of books, court decisions, journals, results of previous studies and / or research, related laws and regulations. Furthermore, primary data was obtained through interviews with respondents and resource persons. The two research data were then analyzed using qualitative methods and displayed using descriptive methods. The determination of the type of fiduciary object execution auction after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 must be considered carefully because it is case by case. After the decision, it indirectly had an impact on the execution of Fiduciary guarantees carried out by the KPKNL because of the potential for legal uncertainty (rechtsonzendering) to determine the type of execution auction based on PMK No. 213 of 2020. Therefore, it is necessary to pay closer attention to the subject / applicant for the execution auction, the method used and what are the formal requirements that must be met so that it can then be clearly determined the type of execution auction that will be carried out later is the Fiduciary guarantee execution auction or decision execution auction. court. Furthermore, regarding the efforts that can be made by the KPKNL to ensure legal certainty of the execution of Fiduciary object after Constitutional Court Decision is to update the provisions relating to the formal requirements of the subject and object of the auction as well as certainty regarding the type of execution auction to be included in the minutes of auction deed so that its strength as an authentic deed not formally disabled.

Kata Kunci : kepastian hukum, jaminan fidusia, lelang eksekusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019