KEBIJAKAN STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

ZAKY MUHAMMADIN, Dr. Hariyanto, S.H., M.Kn.

2022 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian bertujuan untuk mengetahui kebijakan strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 dalam meningkatkan iklim berinvestasi di daerah Kabupaten Sintang, untung mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah terhadap penyusunan kebijakan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang. Tercapainya tujuan penelitian di atas, diharapkan akan diperoleh pemahaman secara komprehensif atas kemudahan berinvestasi yang diberikan atau difasilitasi oleh pemerintah daerah kepada penanam modal/investor dalam investasi langsung terhadap kekayaan sumber daya alam daerah dan potensi daerah lainnya. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian normatif-empiris yaitu studi kepustakaan dengan teknik yang digunakan studi dokumen atau bahan pustaka merupakan suatu alat pengumpulan data dengan menelusuri bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Menggunakan penelitian empiris, yaitu wawancara kepada akademisi yang menguasai ilmu hukum investasi dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, dengan teknik yang digunakan berupa komunikasi langsung dan alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan diperlukan penyusunan kebijakan strategis lebih lanjut dan inovatif demi peningkatan kebijakan investasi daerah, kebijakan strategis dalam bidang promosi investasi daerah dan kebijakan penawaran bersinergi kerjasama antar daerah dan para penanam modal dalam negeri dan luar negeri sangat dibutuhkan untuk menunjang kemandirian daerah melalui investasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian kemudahan dan pemberian insentif dalam menunjang perkembangan investasi daerah, perlu percepatan pembentukkan peraturan daerah. Amanah Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 perlu segera ditindaklanjuti untuk membentuk peraturan daerah dan ini perlu menjadi prioritas rancangan peraturan daerah untuk menjadi salah satu alternatif pemulihan perekonomian.

This study aims to determine the strategic policy of the One Stop Integrated Service Investment Office of Sintang Regency prior to Government Regulation Number 24 2019 in improving the investment climate in the Sintang Regency area. To find out the implementation of Government Regulation Number 24 2019 concerning the Provision of Incentives and Ease of Investment in the Regions on the formulation of strategic policies of the Sintang Regency Investment Office and One Stop Integrated Service. With the achievement of the research objectives above, it is hoped that a comprehensive understanding will be obtained of the ease of investment provided or facilitated by local governments to investors/investors in direct investment in regional natural resource wealth and other regional potentials. The data collection tool in this research is using empirical normative research, namely literature study with the technique used is study of documents or library materials is a data collection tool by tracing legal materials. The legal materials in this study are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials as previously mentioned. And also using empirical research, namely interviewing to academics who master investment law and the Head of the Sintang Regency One Stop Investment and Service Office, with the technique used in the form of direct communication and the tool used is an interview guide which contains questions that logically related to the research problem. The results of the research and discussion show that further and innovative strategic policy formulation is needed to improve regional investment policies, strategic policies in the field of regional investment promotion and supply policies that synergize cooperation between regions and domestic and foreign investors are urgently needed to support regional independence through investment. Based on Government Regulation Number 24 2019 concerning the provision of facilities and incentives in supporting the development of regional investment, it is necessary to accelerate the formation of regional regulations. The mandate of Article 7 of Government Regulation Number 24 2019 needs to be followed up immediately to form regional regulations and this needs to be a priority for draft regional regulations to become an alternative to economic recovery.

Kata Kunci : Kebijakan strategis, Dinas penanaman modal dan pelayanna terpadu satu pintu, Investasi daerah