TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN HAK PEKERJA AKIBAT PERUSAHAAN DINYAKATAN PAILIT PASCA BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM

WAYLIA RIZKI H, Dr. Murti Pramuwardhani Dewi, S.H., M.Hum.

2022 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan kedudukan serta hak pekerja akibat perusahaan dinyataan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja apakah telah memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi pekerja/buruh. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa literatur hukum. Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini dilakukan secara kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen. Hasil dari penelitian tesis ini berakhir pada pada suatu kesimpulan bahwasanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK kurang memberikan keadilan hukum terhadap kedudukan dan hak pekerja yang terkena PHK akibat perusahaan pailit apabila dilihat dari segi pemberian pesangon yang mengalami pengurangan atau degradasi berdasarkan hasil evaluasi Kemenaker, namun mengacu pada teori keadilan milik Thomas Hobbes penulis menilai bahwa nilai keadilan belum terwujud. Meskipun pada sisi yang lain, dengan hadirnya sanksi pidana diharapkan dapat memberikan kepastian hukum meski harus dengan catatan apabila hal tersebut dapat diwujudkan sebenar-benarnya.

This research aims to find out and analyze the position and rights of workers as a result of the company being declared bankrupt based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation whether it has provided legal certainty and justice for workers/laborers. This research is descriptive. The approach used is a conceptual normative approach (conceptual approach) and a statutory approach (statute approach). The materials used in this thesis research consist of secondary data in the form of primary legal materials, namely statutory regulations and secondary legal materials in the form of legal literature. The data analysis used in this thesis research was carried out qualitatively. Data collection is done by means of document studies. The results of this thesis research end in a conclusion that Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Certain Time Work Agreements (PKWT), Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Work (PHK) does not provide legal justice to the position and rights of workers affected by layoffs due to a bankrupt company when viewed in terms of severance pay which has been reduced or degraded from Ministry of Manpower but if we refers to teory of justice from Thomas Hobbes the valueof justice has not been realized. Although on the other hand, the presence of criminal sanctions is expected to provide legal certainty even though it must be with a note if this can be realized actually.

Kata Kunci : Pengaturan PHK, Pailit, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Cipta Kerja (Omnibus Law), Kepastian dan Keadilan Hukum.