Norma Kemanusiaan dalam Praktik Perumusan Politik Luar Negeri Swedia terhadap Arms Trade Treaty

ANNISA SABILILLAH R, Dr. Randy W. Nandyatama, M.Sc

2022 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Politik luar negeri Swedia memproyeksikan peran keaktoran menjembatani pergulatan kekuasaan antara negara-negara adidaya dengan membangun dan mengulangi stereotip kepemimpinan dalam pergerakan rezim kemanusiaan internasional. Di saat bersamaan, perusahaan-perusahaan Swedia diizinkan hukum ekspor dan kebijakan keamanan untuk berpartisipasi secara aktif dalam arus perdagangan persenjataan global. Oleh karena itu, praktik kesepakatan dagang dan landasan hukum seputar ekspor senjata Swedia telah banyak dikritik kelompok-kelompok aktivis anti-perdagangan senjata masyarakat sipil. Khususnya adalah dalam konteks historis perubahan pengaturan perdagangan senjata konvensional dan Small Arms and Light Weapons, melalui perjanjian Arms Trade Treaty pada tahun 2012-2014 yang berujung didukung Swedia. Menggunakan teori praktik, skripsi ini berargumen bahwa keputusan tersebut disebabkan kemampuan kelompok masyarakat sipil membangun kekuatan simbolis yang menjadikan tuntutan mereka beresonansi dengan publik, para politisi, dan perusahaan-perusahaan eksportir senjata. Dampaknya, mereka dapat menjadikan praktik seputar perizinan dan perdebatan mengenai ekspor senjata sebagai praktik yang mempertimbangkan politik luar negeri Swedia. Dengan demikian, dukungan terhadap Arms Trade Treaty merupakan kebijakan yang dapat dipahami bersama sebagai keputusan strategis bagi kepentingan nasional Swedia.

Swedish foreign policy projects the role of actors in bridging power struggles between the superpowers by building and repeating leadership stereotypes in the international humanitarian regime movement. Paradoxically, Swedish companies are allowed by the national arms export law and security policies to participate actively in the flow of the global arms trade. Because of this, the practice of trade agreements and the legal basis around Sweden's arms exports has been heavily criticized by anti-arms civil society activist groups. In particular, in the historical context of changes in the regulation of trade in conventional weapons and Small Arms and Light Weapons, through the Arms Trade Treaty in 2012-2014, which ended with Sweden's support to the treaty. Utilizing practice theory, this research argues that the decision was due to the ability of civil society groups to build symbolic power that makes their demands resonate with the public, politicians, and arms exporting companies. As a result, they can make practices around licensing and debate on arms exports, a practice that takes into account Swedish foreign policy. Thus, support for the Arms Trade Treaty is a policy that can be understood collectively as a strategic decision for Sweden's national interest.

Kata Kunci : Politik Luar Negeri, Arms Trade Treaty, Praktik Sosial, Dominasi Simbolik, Swedia