PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMECATAN DARI DINAS MILITER BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA

AGNES MARIA MONIKA S, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui parameter yang digunakan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan serta untuk menganalisis putusan pidana tambahan berupa pemecatan tersebut dalam kaitannya dengan asas kepentingan militer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif. Jenis data yang digunakan utamanya adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun data sekunder tersebut selanjutnya didukung oleh adanya data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber baik dari kalangan praktisi maupun akademisi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, parameter yang digunakan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk menentukan layak tidaknya anggota TNI yang melakukan tindak pidana dipecat adalah sikap-sikap disiplin keprajuritan atau TNI dan apakah perbuatan terdakwa merugikan disiplin keprajuritan atau TNI. Dengan memperhatikan seluruh ketentuan perundang-undangan dan fakta-fakta di persidangan, Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berikut keadaan objektif yang menyertai perbuatan tersebut serta dampaknya, dengan lamanya masa pengabdian, jasa-jasa, serta kemahiran atau keahlian khusus yang dimiliki terdakwa supaya tujuan pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tercapai. Kedua, dalam kaitannya dengan asas kepentingan militer, pemecatan dari dinas militer merupakan pengejawantahan dari asas kepentingan militer. Pemecatan tersebut harus menyiratkan suatu makna, bahwa apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan, maka kehadiran anggota TNI tersebut nantinya akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer, yakni menyangkut etika profesi TNI atau disiplin keprajuritan yang berpedoman kepada sapta marga, sumpah prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI serta sendi-sendi yang berlaku dalam kehidupan prajurit

This legal research aimed to determine the parameters used by the Judges of Military Court II-11 Yogyakarta in imposing additional criminal in the form of dismissal and to analyze the additional criminal in the form of dismissal in relation to the principle of military interest. This legal research was a normative legal research with descriptive type of research. The data used in this research was mainly secondary data that consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The secondary data was supported by primary data obtained from interviews with interviewees among practitioners and academics. The data collected during this research then was analyzed qualitatively and was described descriptively. This research has two conclusions. First, parameters used by the Judges of Military Court II-11 Yogyakarta in determining whether or not members of the TNI who commit criminal acts are fired are the disciplinary attitudes of the soldiers or TNI and whether the defendant�s actions harm the discipline of the soldiers or the TNI. With due observance of laws and facts at the trial, the Judge of the Military Court II-11 Yogyakarta weigh between the acts committed by the defendant along with the objective conditions that accompanied the act and its impact, with the period of service, services, and special skills or expertise possessed by the defendant so the purpose of sentencing namely legal certainty, justice, and expediency is achieved. Second, in terms of military interest, dismissal from military service is an embodiment of military interest. The dismissal must imply some meaning, that if there were no sanctions such as dismissal, then the presence of that TNI member later will disturb the order in the military community, regarding the TNI�s professional ethics or soldiering discipline guided by sapta marga, soldier�s oath, and 8 (eight) mandatory TNI, and the joints that applied in soldier�s life.

Kata Kunci : Pemidanaan, Pidana Tambahan, Pemecatan dari Dinas Militer, Narkotika, Asas Kepentingan Militer / Sentencing, Additional Criminal, Dismissal from Military Services, Narcotics, Principle of Military Interest