Analisis Penolakan Hongaria Atas Kebijakan Distribusi Wajib Migran Uni Eropa

TUTTAN PRAKASITA, Drs. Muhadi Sugiono, MA

2022 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Hongaria telah dinyatakan sebagai negara yang berpihak pada Konvensi 1951 serta memperlihatkan keberpihakannya pada Protokol 1967 yakni mengenai Pengungsi yang mewajibkan menaati prinsip non-refoulment perihal sejumlah pengungsi serta pencari suaka asal Timur Tengah yang masuk ke Hongaria tahun 2015. Akan tetapi, faktanya Negara Hongaria mempunyai kebijakan yang menahan serta mengembalikan para pengungsi agar tidak memasuki wilayah negaranya, bahkan seringkali menggunakan jalan yang represif. Kebijakan tersebut merupakan bukti konkret bahwa Hongaria tidak menaati prinsip untuk melindungi pengungsi sekaligus tidak sesuai dengan kebijakan Uni Eropa dimana Hongaria termasuk dalam salah satu negara anggotanya. Kebijakan yang diterapkan di Hungaria tersebut sangat berkaitan dengan beberapa factor domestik yang berpengaruh pada pilihan pemerintah dalam menerapkan suatu kebijakan yang tidak sejalan dengan Konvensi yang telah mengikat negara tersebut dan juga tidak sejalan dengan peraturan yang telah ditetapkan Uni Eropa. Dengan demikian maka riet ini bertujuan agar dapat memberikan jawaban terkait beberapa faktor yang berpengaruh pada prosedur Hongaria dalam menangani persoalan terkait imigran dan pencari suaka dari wilayah Timur Tengah di tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Metode kualitatif merupakan metode riset yang digunakan yakni melakukan pengumpulan sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terkait beberapa aspek pada politik domestik di Negara Hongaria. Hipotesis penelitian ini adalah adanya dorongan dari faktor domestik, yang memiliki kaitan dengan kepentingan elit politik dalam rangka menjadi pemenang dalam persaingan politik nasional sekaligus gagasan Viktor Orban akan identitas nasional yang memberikan pengaruh pada Kebijakan Hongaria untuk mengatasi isu pengungsi.

Hungary has been declared a party to the 1951 Convention and the 1967 Protocol on Refugees which require to comply with the principle of non-refoulement regarding the number of refugees and asylum seekers from the Middle East who entered Hungary in 2015. However, the fact is that Hungary has a policy of detaining and returning refugees from entering the territory of their country, often using repressive means. This policy is concrete evidence that Hungary does not comply with the principle of protecting refugees and is not in accordance with the policies of the European Union in which Hungary is a member country. The policy implemented in Hungary is closely related to several domestic factors that affect the government's choice in implementing a policy that is not in line with the Convention that has bound the country and is also not in line with the regulations set by the European Union. Therefore, this study was made with the aim of providing answers regarding several factors that influence Hungary's procedures in ddealing with issues related to immigrants and asylum seekers from the Middle East region in 2015-2019. The method used is a qualitative method by collecting data sources obtained through library research related to several aspects of domestic politics in Hungary. The hypothesis of this research is that there is an encouragement from domestic factors, which are related to the interests of the political elite in order to become a winner in the national political competition as well as Viktor Orban's idea of a national identity which has an influence on Hungarian policy to overcome the refugee issues.

Kata Kunci : Hongaria, Politik Domestik, Kebijakan Luar Negeri, Pengungsi, Viktor Orban