Persepsi pelaksanaan etika hubungan legislatif-eksekutif berdasarkan nilai-nilai Sunda di Kota Bandung

NURJAMAN, Jaja, Dr. Riswandha Imawan

2003 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Perseteruan antara Presiden dan DPR di tingkat Pusat teryata berdampak pula pada hubungan antara Badan Eksekutif Daerah (BED) dengan DPRD. Penolakan pertanggungawaban Kepala Daerah oleh DPRD tanpa ada alasan yang jelas, tarik menarik penggunaan dana APBD, pemanggilan pejabat eksekutif Daerah oleh DPRD tanpa memberitahu kepada KDH, merupakan beberapa contoh konkret mengenai adanya perseteruan antara BED dengan DPRD. Dari beberapa persoalan yang terjadi antara DPRD dan KDH, dapat dikemukakan bahwa hubungan harmonis namun tetap kritis akan sangat tergantung pada itikad baik dari masing-masing pihak untuk menjalankan kepentingan publik, bukan hanya kepentingan kelompok atau golongan tertentu, sehingga dengan memahami filosofi Siapa, Mengerjakan Apa dan Bagaimana Caranya, masing- masing pihak akan saling menenggang rasa (tepo sliro). Terlebih lagi apabila norma setempat pada masyarakat Indonesia pada umumnya j ustru lebih mengharapkan adanya harmoni hubungan baik bersifat vertikal ke atas, vertikal ke bawah maupun yang bersifat horisontal. Dari uraian tersebut maka permasalahan yang ada adalah bahwa belum terbentuknya etika hubungan Legislatif-Eksekutif yang kondusif sesuai dengan nilai-nilai Sunda di Kota Bandung. Untuk mengetahui permasalahan tersebut, telah dilakukan penelitian secara deskriptif terhadap para tokoh masyarakat di Kota Bandung dengan mengambil sampel sebanyak 50 orang responden. Berdasarkan analisis yang dilakukan temyata persepsi pelaksanaan etika hubungan eksekutif-legislatif yang ada di pemerintahan kota Bandung belum mencerminkan nflai-nilai Sunda. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ungkapan yang dinilai responden masih kurang baik, diantaranya adalah ungkapan Legok Tapak Genteng Kadek, ungkapan Teu Unggut Kalinduan Teu Gedag Kaanginan, ungkapan Ka Cai Jadi Saleuwi, Ka Darat Jadi Salebak dan terakhir untuk ungkapan Nyanghulu Ka Hukum, Nunjang Ka Nagara, Mupakat Ka Balarea. Sedangkan untuk ungkapan Leuleus Jeujeur Liat Tali dan ungkapan Dibeuweung Diutahkeun berdasarkan hasil penelitian menunjukkan persepsi responden berada dalam kategori baik.

Hostilities between president and DPR in the central level impact to relationship between Executive Religion Committee and DPRD. The Refusal of responsibility from head of region by DPR without clearly reason, drag away utilization of APBD’ fund, calling functionary of Executive Region Committee by DPR without knowing to KDH, there are many concrete examples of hostilities between BED and DPRD. From many problems that are happened between DPRD and KDH, we can see that the relationship is harmonic however there is quite serious depend upon good will from each institution for working public interest, not for group interest until with understanding philosophy : Who, Doing What and How to, each institution will be tolerance. It’s known that norm of Indonesian civilization in commonly is supposed to get good relationship both vertical to up, sertical to down and horizontal. From that description so the problem is etnics relationship between Legislative- Executive not yet formed well appropriate Sundanism norm in Bandung city. For knowing that problems, had been research with description to prominent figure in Bandung with taking samples in 50 respondent. From that analisys we can see that ethnics relationship Legislative-Executive that happen in Bandung government not yet sundanism norm. We know from many idioms from many respondent quite bad, there are Legok Tapak Genteng Kadek, Teu Unggut Kalinduan Teu Gedag Kaanginan, Kacai Jadi Saleuwi, Ka Darat Jadi Salebak and the last Nyanghulu Ka Hukum Nunjang Ka Nagara, Mupakat Ka Balarea. For Leuleus Jeujeur Liat Tali and Dibeuweung Diutahkeun idioms from respondent’s perceiption indicates good category.

Kata Kunci : DPRD,Hubungan Dengan Eksekutif,Nilai,nilai Sunda