Studi Implementasi Penerbitan IMB Rumah Ibadat Dalam Konflik Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Immanuel Sedayu Kab. Bantul 2019-2021

EGA KUSUMA AHIMSA, Dr. Agus Heruanto Hadna, S.IP., M.Si.

2022 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Sebuah keironisan dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun dengan pondasi keberagaman, masih sangat lekat dengan pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Salah satu perwujudan dari pelanggaran KBB tersebut ialah penolakan terhadap legalitas atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat khususnya milik kelompok minoritas. Tesis ini sendiri berfokus mengkaji salah satu konflik yang sempat viral di media nasional pada tahun 2019 yakni kasus penolakan rumah ibadat Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Immanuel Sedayu yang terjadi di D.I. Yogyakarta. Padahal wilayah ini terkenal dengan keramahan dan multikulturnya, namun banyak terjadi kasus intoleransi. Penelitian ini mencoba menganalisis pemasalahan melalui model analisis konflik spiral of unmanaged conflict dan pemetaan konflik SIPABIO. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan analisis model Matland untuk membedah dari sisi implementasi kebijakan publik. Demi mendapatkan kedalaman permasalahan dan analisis, metode yang digunakan yakni kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang terjun langsung ke tempat kejadian. Studi ini berhasil memperoleh pemahaman tentang kronologis serta aktor, faktor yang mendorong permasalahan hingga hasil akhir dari konflik. Dari sisi kebijakan, studi ini juga mengungkapkan ambiguitas yang ada pada Peraturan Bupati No 98 Tahun 2016 yang mendasari penerbitan IMB rumah ibadat GPdI Sedayu sehingga menimbulkan konflik.

It is an irony that the Republic of Indonesia, which was built on the foundation of diversity, is still very closely related to violations of Freedom of Religion and Belief (KBB). One manifestation of the violation of the KBB is the rejection of the legality or the Building Permit (IMB) for houses of worship, especially those belonging to minority groups. This thesis focuses on examining one of the conflicts that had gone viral in the national media in 2019, namely the case of the rejection of the Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Immanuel Sedayu's house of worship that occurred in D.I. Yogyakarta. Even though this region is famous for its hospitality and multiculturalism, there are many cases of intolerance. This study tries to analyze the problem through the spiral of unmanaged conflict analysis model and SIPABIO conflict mapping. Furthermore, this study also uses Matland model analysis to dissect from the side of public policy implementation. In order to get the depth of the problem and analysis, the method used is qualitative with a case study approach that goes directly to the scene. This study succeeded in gaining an understanding of chronology and actors, the factors that drive the problem to the final outcome of the conflict. From a policy perspective, this study also reveals the ambiguity that exists in the Peraturan Bupati No. 98 Tahun 2016 which underlies the issuance of the IMB for the GPdI Sedayu house of worship, causing conflicts.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Rumah Ibadat, Konflik, Ambiguitas