INDEPENDENSI HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP PERKARA INDAK PIDANA KORUPSI
RAHMAHWATI SILVIA R, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
2022 | Tesis | MAGISTER HUKUM LITIGASIPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ratio decidendi hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi dan menganalisis penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari prinsip independensi hakim. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penilitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, ratio decidendi putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi Hakim yang menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimum khusus pada putusan-putusan perkar a tindak pidana korupsi yang penulis analisis beranggapan bahwa derajat kesalahan terdakwa tidak berbanding lurus dengan sifat berbahayanya perbuatan dan akan sangat tidak proporsional antara perbuatan dengan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa tindak pidana korupsi, sehingga atas nama keadilan hakim melakukan contra legem atau penerobosan hukum terhadap ketentuan ancaman pidana minimum khusus pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, penjatuhan pidana dibawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari prinsip independensi hakim. Independensi hakim dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi tercermin didalam argumentasi hukum (legal reasoning) pada putusan hakim, sehingga putusan hakim menjadi rasional sekalipun penjatuhan pidana dibawah minimum khusus. Hal ini juga diperuntukkan sebagai bentuk tanggungjawab hakim dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum dan penegak keadilan yaitu sebagaimana irah-irah pada surat putusan hakim Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP).
This study aims to determine and analyze the ratio decidendi of judges who impose criminal penalties below the specific minimum in cases of criminal acts of corruption and analyze criminal convictions below the specific minimum in cases of criminal acts of corruption in terms of the principle of independence of judges. This type of research is a descriptive normative legal research. The data used in this research is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through document studies and interviews. The process of data analysis in this study used qualitative analysis methods. Based on the results of research and discussion, two conclusions can be drawn. First, the ratio decidendi of the judge's decision that imposes a criminal under a special minimum in corruption cases. Judges who impose criminal penalties under the special minimum criminal threat on decisions on corruption cases, the authors of the analysis assume that the degree of guilt of the accused is not directly proportional to its dangerous nature. the act and will be very disproportionate between the act and the punishment that will be given to the defendant of a criminal act of corruption, so that in the name of "Justice" the judge carries out contra legem or legal breakthroughs against the provisions of the special minimum criminal threat in the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption. Second, the imposition of crimes under a special minimum in cases of criminal acts of corruption in terms of the principle of independence of judges. The independence of judges and the conviction of judges in imposing criminal penalties under a special minimum penalty in cases of criminal acts of corruption are reflected in legal reasoning in the judge's decision, so that the judge's decision becomes rational even if the sentence is below the special minimum. This is also intended as a form of judge's responsibility in carrying out their duties as law enforcers and justice enforcers, namely as stated in the judge's decision letter "For Justice Based on God Almighty" (Vide Article 197 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code).
Kata Kunci : independensi hakim,tindak pidana korupsi,minimum khusus