Analisis Implementasi Konvensi Minamata Dan Pemanfaatan Teknologi Pada Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (Pesk) Di Kulon Progo, D. I. Yogyakarta

ESTI KUKUH PERBAWATI, Dr. Wahyu Yun Santoso, S. H, M. Hum., LL.M; Himawan Tri Bayu, M. P., S. T., M. E., D. Eng.

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU LINGKUNGAN

Proses ekstraksi emas dengan amalgamasi pada pertambangan emas telah digunakan di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo sejak lama. Akibat kontaminasi merkuri yang berdampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan untuk jangka waktu yang sangat lama, maka banyak negara kemudian sepakat untuk menyusun Konvensi Minamata terkait merkuri. Indonesia kemudian menunjukan keseriusannya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dengan meratifikasi Konvensi Minamata yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi Konvensi Minamata dengan menganalisis kerangka kebijakan pengaturan penggunaan merkuri sebelum dan sesudah Indonesia meratifikasi Konvensi Minamata, proses implementasi kebijakan terkait merkuri di Kabupaten Kulon Progo terutama pada sektor PESK dan menganalisis sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi alternatif pengelolaan emas non-merkuri digunakan dalam implementasi tersebut.Konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edwards III. Penelitian ini sendiri merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam, FGD serta observasi langsung sebagai teknik pengumpulan data dan menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa RAN-PPM serta RAD-PPM merupakan bukti nyata implementasi Konvensi Minamata di Indonesia. Serta pelaksanaan RAD-PM di Kabupaten Kulon Progo berjalan dengan baik. Karena adanya koordinasi dan konsistensi dalam penyampaian informasi antara instansi terkait dan kelompok penambang emas. Meskipun penggunaan teknologi informasi dalam proses implementasi kebijakan terkait merkuri di Kabupaten Kulon Progo masih belum dilakukan dengan efektif. Adapun penggunaan teknologi alternatif pegelolaan emas tanpa merkuri yang juga termasuk bentuk nyata implementasi RAD-PM, namun teknologi tersebut masih membutuhkan kajian lebih lanjut untuk mengoptimalkan pengunaannya.

The gold extraction process of amalgamation in gold mining has been used in Kokap, Kulon Progo for a long time. As a result of mercury contamination which has had a negative impact on health and the environment for a very long time, many countries have agreed to draw up the Minamata Convention on mercury. Indonesia then showed its seriousness in supporting sustainable development by ratifying the Minamata Convention as contained in Law Number 11 of 2017 concerning Ratification of the Minamata Convention on Mercury. The objective of this study is to analyse the implementation of the Minamata Convention by analysing the regulatory framework for the use of mercury before and after Indonesia ratifies the Minamata Convention. Furthermore, the process of implementing policies related to mercury in the Kulon Progo Regency, especially in the ASGM sector and analysing the use of information technology and alternative technologies for gold management non-mercury is used in the implementation. The concept used in this research is the concept of policy implementation developed by Edwards III. This research itself is qualitative research using in-depth interviews, Focus Group Discussion and direct observation as a data collection technique and using data analysis techniques from Miles and Huberman. As a result of data analysis in this study, it can be concluded that the RAN-PPM and RAD-PPM are evidence of the implementation of the Minamata Convention in Indonesia, indeed. The implementation of the RAD-PM in the Kulon Progo is going well. As a result of the proper coordination and consistency in the delivery of information between the relevant agencies and miner groups. Notwithstanding, the use of information technology in the process of implementing policies related to mercury in the Kulon Progo has not been carried out effectively. As for the use of alternative technology for gold extraction without mercury, which is also a real form of RAD-PM implementation, however, this technology still requires further study to optimize its use.

Kata Kunci : Konvensi Minamata, Implementasi Kebijakan, Pemanfaatan Teknologi