Implementasi Kebijakan Pembinaan Dan Pencegahan Radikalisme Oleh Bintara Pembina Desa

YUDI SUSILO YUDHANTO, Dr. Agus Heruanto Hadna, S.IP., M.Si.

2022 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pembinaan dan pencegahan radikalisme oleh Bintara Pembina Desa di lingkungan Koramil 0605/Bogor Utara serta Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakannya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data interaktif didapatkan hasil pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi dalam pembinaan dan pencegahan radikalisme Babinsa adalah wujud dari Pembinaan territorial dengan metode pembinaan Ketahanan Wilayah (Bintahwil), Bhakti TNI dan Komunikasi Sosial, Pemahaman mengenai radikalisme meski tidak secara detail pemahaman Babinsa tentang radikalisme sepertinya sudah tertanam dalam benak setiap prajurit, rasa nasionalisme mereka sudah tidak perlu diragukan lagi terutama kepekaan mereka terhadap hal yang mengarah ke intoleransi. Dan Program pembinaan dan pencegahan radikalisme di lingkungan Koramil 0605/Bogor Utara terbagi menjadi dua bagian, yang pertama koordinasi dengan instansi terkait seperti dengan BNPT, Polri, pemerintah kota/desa dengan masyarakat dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat maupun komunitas masyarakat di wilayah binaan Kolramil 0605/Bogor Utara mengenai gerakan radikalisme di Indonesia dan yang kedua inovasi dari babinsa sendiri ini biasanya terkait dengan komsos yang dilakukan. Pada Faktor Internal Sumber daya serta terbatasnya sarana dan prasarana dalam Binter adalah adanya perilaku sebagian besar aparat teritorial berupa kekurang-mampuannya menjadi komunikator yang baik dan memerankan diri sebagai pengayom masyarakat disamping wilayah binaan yang terlalu luas tidak seimbang dengan Jumlah Babinsa dan keterbatasan sarana Pada Faktor Eksternal koordinasi dengan instansi terkait, dan lemahnya tingkat pendidikan serta sosio kultural bagi masyarakat di wilayah territorial. Lemahnya koordinasi dan lemahnya tingkat pendidikan dan sosio kultural bagi masyarakat akan berpengaruh dalam pencegahan radikalisme hal ini terkait dengan kejelasan informasi yang erat kaitannya dengan penerimaan keutuhan informasi yang jelas, akurat dan tidak ambigu bagi masyarakat. Kata Kunci: Pembinaan, Pencegahan, Radikalisme

This study aims to describe and analyze the implementation of policies for fostering and preventing radicalism by the Village Trustees in the Koramil 0605/Bogor Utara and the factors that encourage and hinder the implementation of these policies. Using a qualitative approach with interactive data analysis techniques, the results of the implementation of the main tasks and functions in fostering and preventing Babinsa radicalism are a form of territorial development with the method of fostering Regional Resilience or Bintahwil, TNI Service and Social Communication, Understanding of radicalism although not in detail Babinsa's understanding of radicalism seems to have been embedded in the minds of every soldier, their sense of nationalism is unquestionable, especially their sensitivity to things that lead to intolerance. And the program for fostering and preventing radicalism in the Koramil 0605/North Bogor is divided into two parts, the first is coordination with relevant agencies such as the BNPT, the National Police, the city/village government with the community in the form of socialization to the community and local communities regarding the radicalism movement in Indonesia. Indonesia and the second innovation from Babinsa itself is usually related to the social community that is carried out. In Internal Resources and limited facilities and infrastructure in Binter is the behavior of most territorial officers in the form of their inability to be good communicators and play themselves as protectors of the community in addition to the target area which is too wide, not balanced with the number of Babinsa and limited facilities. Externally, coordination with relevant agencies, as well as the weak level of education and socio-cultural for the community in the territorial area, the weak coordination and the weak level of education and socio-culture for the community, will affect the prevention of radicalism. This is related to the clarity of information which is closely related to the integrity of clear information, accurate and unambiguous. Keywords: Guidance, Prevention, Radicalism

Kata Kunci : Pembinaan, Pencegahan, Radikalisme, Guidance, Prevention, Radicalism