TANGGUNG JAWAB DAN PELINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS SEBAGAI TERGUGAT DALAM GUGATAN PERDATA ATAS AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT BERDASARKAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBATAS (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 10/PDT/2021/PT BJM)

NURUL FAJRA AHADI, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum

2022 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab dan upaya pelindungan hukum seorang notaris sebagai tergugat dalam gugatan terhadap pembuatan suatu akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dibuatnya sebagai salah satu bentuk akta autentik yang dibuat berdasarkan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di bawah tangan yang dibawa ke hadapannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana tanggung jawab seorang notaris atas akta PKR RUPS suatu PT, serta mengkaji bentuk pelindungan hukum terhadap notaris yang menjadi tergugat dalam gugatan perdata terhadap Akta PKR yang dibuat berdasarkan berita acara RUPS di bawah tangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris (applied law research) dengan metode atau cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) menggunakan buku-buku, jurnal, karya ilmiah ataupun literatur lain yang terkait dengan objek penelitian dan studi lapangan. Data yag diperoleh selama penelitian kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif, sehingga disajikan dalam bentuk pemaparan dan uraian hasil penelitian. Hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang notaris hanya sebatas menuangkan kembali isi atau materi acara RUPS yang ada dalam berita acara RUPS di bawah tangan yang dibawa ke hadapannya dan yang telah ditandatangani oleh ketua RUPS, namun notaris berkewajiban untuk memastikan bahwa RUPS yang telah dilaksanakan tidak bertentangan dengan UUPT dan anggaran dasar PT. Bentuk pelindungan hukum yang diberikan kepada notaris adalah berupa pembinaan, pengawasan dan penjatuhan sanksi oleh majelis pengawas notaris, selain itu notaris dapat melindungi diri sendiri melalui pencantuman klausula proteksi diri pada tiap akhir akta yang dibuatnya.

This study examines the responsibilities and legal defense efforts of a notary as a reported defendant in a report against alleged violations of the making of a Deed of Meeting Decision Statement (Pernyataan Keputusan Rapat-PKR), which a notary made as one of the forms of authentic deeds made based on the report of the private deed of the General Meeting of Shareholders (GMS). The purpose of this study is to examine the extent of a notary's responsibility for the deed of PKR GMS of an limited company (PT), as well as to review the form of legal protection against notaries who become defendants in civil lawsuits against PKR Deeds made based on the report of the private deed of GMS. This research is normative-empirical legal research (applied law research) with methods of collecting data through library research, books, journals, scientific works, or other related objects of literature and field studies. The obtained data during the research is processed and analyzed with qualitative methods until it is presented in the form of an exposure and a description of the research results. The results of the conducted research and discussion show that the responsibility of a notary is only limited to rephrasing the contents or material of the GMS that includes a report of the private deed of GMS and has been signed by the chairman of the GMS, yet the notary is obliged to ensure that the implemented GMS does not violate the Law of Limited Company (UUPT) and the Articles of Association of the company. The legal protection form given to notaries is development, supervision, and enforcement of sanctions by the Assembly of Notary Supervisory. In addition, notaries are able to protect themselves through the inclusion of self-protection clauses at the end of each deed they draft.

Kata Kunci : Tanggung Jawab. Pelindungan Hukum, Notaris, Gugatan Perdata.