Prinsip Demokrasi Dalam Proses Pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP)

Robert Pakage, Prof. Dr. Muchsan, S.H.; Aminoto, S.H., M.Si.

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses pemilihan Majelis Rakyat Papua, hambatan serta solusi yuridis untuk mengatasi hambatan tersebut. Majelis Rakyat Papua merupakan lembaga yang berfungsi representase kultural orang asli Papua dengan wewenang tertentu yang dijalankan dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pembedayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi propinsi Papua, namun pelaksanaan pemilihannya tidak berjalan dengan baik. Guna mengkaji permasalahan tersebut, dipergunakan metode penelitian hukum normatif yang berdasarkan pada norma-norma yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan dengan uraian deskritif analisis, dengan menggunakan data primer dan sekunder, dan dianalisis secara kualitatif. Pemilihan Majelis Rakyat Papua dalam rangka meningkatkan prinsip demokrasi, sudah dilaksanakan dengan sistem musyawarah untuk mufakat oleh panitia pemilihan. Keseluruhan proses pelaksanaan dari tahap pembentukan panitia pemilihan hingga pelantikan calon terpilih sudah berjalan dengan baik, akan tetapi terdapat hambatan-hambatan yaitu adanya sikap setengah hati dari panitia pemilihan di tingkat Distrik hingga Kabupaten/Kota. Hambatan tersebut telah menciptakan situasi yang tidak menyentuh terhadap masyarakat di propinsi Papua. Sebagai solusi yaitu solusi yuridis menitik beratkan kepada penghormatan dan penegakan hukum, sementara solusi politis yaitu dalam bentuk usulan penyelenggaraan sistem pemilihan Majelis Rakyat Papua secara langsung dengan mempertimbangkan aspek kelemahan dan kekurangan.

The research aims at studying on both the election process of Papua People Council and its obstruction as well as the juridical solution for overcoming the obstructions. Papua People Council is an institution functioning as the cultural representation of Papua natives. Papua People Council has certain authority for protecting Papua native’s rights on basis of respecting the tradition and culture, empowering women, and establishing of the religious life harmony, as mandated on law number 21 year 2001 on special autonomy for Papua Province but its implementation of election is not respecting the principle of democracy. The research method used for studying on the problems is the normative law with the analysis description on basis of norms translated in legislation. It uses the primary and secondary data, and it is analyzed qualitatively. The election of Papua People Council for promoting the principle of democracy has been done by the election committee, with using the system of convention to reach an agreement. Whole implementation process from the formation stage of the election committee until the inauguration stage of the elected candidate has run well. However, the obstacle is the half-hearted attitude of the election committee at districts level until at regency/municipal level. The obstacle has created the situation pertaining to the people in Papua Province. The solution is the juridical solution emphazing on honor and enforcement of law, while the political solution is in form of proposal on directly implementing the election system of Papua People Council with considering both the shortcoming and weakness.

Kata Kunci : Proses, anggota Majelis Rakyat Papua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001