The Role of Political Parties and Their Influence on The Government: Indonesian Democratic party of Struggle on The Infrastructure Development in North Sulawesi

SHELDA A.T. ROGI, Prof., Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP

2022 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini mempertimbangkan peran partai politik dan pengaruh langsungnya terhadap pemerintah. Berfokus pada politik daerah, tulisan ini akan mengkaji pengaruh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai partai penguasa di Sulawesi Utara dalam pembangunan infrastruktur. Tulisan ini melakukan pendekatan penelitian kualitatif melalui wawancara semi terstruktur dengan aktor terkait dalam menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pembangunan infrastruktur di setiap Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara di bawah dominasi PDI-P. Pembahasan menunjukkan pengaruh PDIP sebagai pihak yang dominan dalam menentukan pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan di pemerintahan, juga membahas tentang dominasi PDIP yang menyebabkan ketimpangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten/Kota yang tidak bersinergi dengan PDIP. Oleh karena itu, temuan dalam makalah ini akan memberikan kontribusi untuk memajukan studi tentang partai politik dan pemerintah di Indonesia, khususnya, pembangunan infrastruktur di tingkat daerah.

This research considers the role of political parties and their direct influence towards the government. Focusing on the regional politics, this paper will examine the leverage of Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) as the ruling party in North Sulawesi on the infrastructure development. This paper conducted a qualitative research approach through semi-structured interview with related actors in answering the question of How is the infrastructure development in each Kabupaten/Kota in North Sulawesi under the domination of PDI-P. The discussion shows the influence of PDIP as the dominant party in determining decision making and policy making in the government, also discusses the dominance of PDIP which causes unequal infrastructure development in Kabupaten/Kota that do not synergize with PDIP. Accordingly, the findings in this paper will contribute to advance studies on political party and government in Indonesia, particularly, infrastructure development on regional level.

Kata Kunci : Infrastructure, Development, Government, Regional Development, Politics, Political Party, PDIP, North Sulawesi