Peranan Dinas Pertambangan dalam pengelolaan Tambang Batubara terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pasir Kalimantan Timur

YUSUF, Prof.Dr. Muchsan, SH

2003 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Konsep negara kesatuan terdapat keseimbangan antara kebutuhan untuk menyelenggarakan desentralisasi dengan kebutuhan memperkuat kesatuan nasional. Desentralisasi merupakan instrumen pencapaian tujuan bernegara yang demokratis menuju terciptanya pemerataan pembangunan dan tingkat kesejahteraan secara berimbang antara pusat daerah. Nilai desentralisasi diwujudkan dalam bentuk daerah otonom yang diberi wewenang menyelenggarakan otonomi daerah dalam batas-batas kedaulatan negara. Salah satu konsekwensi kebijakan otonomi daerah adalah pemerintah daerah dituntut menggali potensi daerahnya untuk dijadikan sumber-sumber pendapatan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Sektor pertambangan merupakan potensi yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pasir karena pada masa UU No. 5 tahun 1974, secara struktur kontribusi pengelolaan tambang batubara tidak langsung masuk ke pendapatan asli daerah , tetapi melalui bagi hasil bukan pajak. Implementasi kebijakan otonomi daerah sebagai antisipasi terjadinya disentegrasi bangsa diharapkan mampu mewujudkan tercapainya percepatan dan peningkatan pembangunan serta tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah berdasarkan konsep negara hukum kesejahteraan (welfare staat).

A concept of the unification state has an equilibrium between needs to direct decentralization and strengthening of nation-unity. Decentralization is an achievement of democratic national goal directs to an even distribution of development and an equal rate between the central and the local. Decentralization value is actualized in a form of autonomous region that is authorized to perform the local autonomy in boundaries of a national sovereignty. One of consequences of the local autonomous policy tha is the local government must strive to exploit its local potency in order to get income sources through local tax and retribution. Mining sector denotes a very strategic potency in order to increase local original income of Pasir Regency because when Undang-Undang No. 5 tahun 1974 was in effect, structurally, contribution of coal mining was not directly entered into the local income instead through a non-tax divided result. Implementation of autonomous policy as an anticipation of occurrence of didintegrated nation shauld be able to actualize rapidity of developmental improvement as well as increasedwelfare rate of whole local societies based on a concept of welfare constitutional state (welfare staat).

Kata Kunci : Hukum Tata Negara,PAD Pemda Tk II,Peran Dinas Pertambangan, Decentralization - Welfare Staat Concept