PRAKTEK KEWARGAAN MASYARAKAT ADAT TOLOTANG DALAM MENGAKSES PELAYANAN DASAR PEMERINTAH DI KABUPATEN SIDRAP

NURSAM, Amalinda Savirani, S.IP., MA., Phd

2022 | Tesis | MAGISTER POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Penelitian ini mengeksplorasi mengenai praktik kewargaan masyarakat adat dalam memperoleh pelayanan dasar pemerintah yaitu dalam bidang pendidikan dan juga kesehatan. Penelitian ini dilakukan dalam komunitas masyarakat adat Tolotang di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat adat Tolotang merupakan salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan kepercayaan dan budaya mereka yaitu kepercayaan terhadap Dewata Suae. Masyarakat adat Tolotang adalah masyarakat yang juga merupakan masyarakat adat yang dalam perjalanan sejarahnya mengalami berbagai intervensi abik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat salah satunya adalah negara yang mengafiliasikan mereka kedalam salah satu agama dari enam agama resmi yang diakui negara. Terdapat tiga rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini: pertama, melacak praktek kewargaan masyarakat adat Tolotang dalam mengakses layanan dasar. Kedua, melihat sejauh apa identitas yang diberikan mempengaruhi akses terhadap memperoleh layanan dasar pemerintah. Ketiga, mengeksplorasi berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam mengakses layanan dasar pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan berlangsung selama tiga bulan dengan periode waktu April hingga Juni 2021, peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian dengan berpartisipasi dan berbaur langsung dengan masyarakat Adat dengan melibatkan diri secara langsung (live-in). penelitian ini menemukan bahwa praktik kewargaan masyarakat adat Tolotang dalam mengakses pelayanan publik banyak dipengaruhi oleh kebijakan orde baru yang menjadikan mereka sebagai bagian dari agama Hindu hal ini tentu berpengaruh pada proses pelayanan dasar pemerintah seperti pendidikan. Penelitian ini menemukan bahwa kurikulum nasional keagamaan pada sekolah-sekolah di Amparita berdampak langsung pada siswa-siswi karena mereka harus mempelajari pelajaran yang bukan merupakan keyakinan agama mereka, selain itu penelitian ini menemukan selain faktor regulasi negara ini juga dating dari faktor internal masyarakat adat Tolotang, pertama lembaga adat tidak terlalu bersifat mengingat misalnya tidak ada jadwal tetap untuk proses transformasi keilmuan. Kedua, tidak ada regenerasi tenaga pengajar khusus, ketiga, tidak ada kitab suci yang bisa dijadikan acuan dalam pelajaran sehingga hanya bisa dilakukan secara lisan hal ini berdampak pada masyarakat adat yang tidak bisa melakukan proses negosiasi pada negara terkait ketimpangan dalam bidang pendidikan. Temuan lain dari penelitian ini adalah temuan positif dalam bidang kesehatan dimana masyarakat adat telah memperoleh pelayanan penuh dan membuktikan bahwa negara memberikan pelayanan kesehatan yang inklusif bagi masyarakat adat karena identitas yang diberikan sudah memenuhi syarat dalam pencatatan sipil dan tidak bersentuhan langsung dengan status agama yang mereka yakini.

This study explores the practice of indigenous peoples' citizenship in obtaining basic government services, namely in the fields of education and health. This research was conducted in the Tolotang indigenous community in Sidrap Regency, South Sulawesi Province. The Tolotang indigenous people are some of the indigenous peoples who still maintain their beliefs and culture, namely the belief in Dewata Suae. Indigenous peoples of Tolotang are people who are also indigenous peoples in the course of their history experiencing various interventions from the local government and the central government, one of which is the state which affiliated them to one religion from the six official religions recognized by the state. Three problem formulations are the focus of this research: first, tracking the civic practices of the Tolotang indigenous people in accessing basic services. Second, look at the extent to which the identity provided affects access to basic government services. Third, explore the various challenges they face in accessing basic government services. This study uses a descriptive approach and takes place during the period from April to June 2021, researchers make direct observations at the research location by participating and interacting directly with Indigenous peoples by involving themselves directly (live-in). This study found that the civic practice of the Tolotang indigenous people in accessing public services was heavily influenced by the New Order's policies which made them part of the Hindu religion, this certainly affected government processes such as education. This study finds that the national-religious curriculum in schools in Amparita has a direct impact on students because they have to study subjects that are not their religious beliefs, besides that this study finds that state regulation factors also come from internal factors of the indigenous people of Tolotang. First, customary institutions are not very reminiscent of: for example, there is no fixed schedule for the scientific transformation process. Second, there is no regeneration of special teaching staff. Third, there is no holy book that can be used as a reference in lessons so that it can be done orally, this has an impact on indigenous peoples who cannot carry out the negotiation process with the relevant state in the field of education. Another finding from this research is positive in the health sector where indigenous peoples have received inclusive health services for indigenous peoples because indigenous peoples have fulfilled the requirements for civil registration and not directly with the religious status they believe in.

Kata Kunci : Tolotang, Masyarakat Adat, Kewargaan, Kelompok Kepercayaan