KEKOSONGAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA RELAWAN KOTAK KOSONG DALAM PILKADA DI KABUPATEN SRAGEN

ENNY SURYANTI, Muhammad Fatahillah Akbar,S.H.,LL.M.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya kekosongan hukum terkait tindak pidana yang dilakukan oleh relawan kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah yang mengambil contoh kasus di Kabupaten Sragen. Dalam pembahasannya penulis membahas mengenai peran Bawaslu dalam menindaklanjuti aduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh relawan kotak kosong di Pilkada Kabupaten Sragen tahun 2020 dan membahas mengenai bagaimana relevansi pengaturan hukum pidana mengenai kotak kosong dalam Pilkada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku, sedangkan penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat implementasi hukum dalam kehidupan nyata di masyarakat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh relawan kotak kosong tersebut tidak dilarang ataupun diatur dalam UU No.10 Tahun 2016 ataupun peraturan KPU, sehingga jika terjadi pelanggaran atau dugaan tindak pidana pemilihan oleh relawan kotak kosong pihak Bawaslu ataupun Gakkumdu tidak dapat menindaklanjuti dalam proses peradilan pemilihan kepala daerah. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya upaya penanggulangan dengan cara mengkriminalisasi perbuatan atau dengan memberikan pengaturan baru mengenai kedudukan relawan kotak kosong dalam pemilihan.

This research aims to analyze the existence of a legal vacuum related to criminal acts committed by empty box volunteers in the regional head election taking the example of the case in Sragen Regency. In the discussion, the author discusses the role of Bawaslu in following up on complaints of alleged violations committed by empty box volunteers in the 2020 Sragen Regional Election and discusses the relevance of criminal law regulations regarding empty boxes in the elections. In this research, the writer uses normative-empirical legal research. Normative legal research is used to analyze legislation that guides people to behave, while empirical legal research is used to look at the implementation of law in real life in society. Primary data in this study were obtained through interviews, while secondary data were obtained through library research. The data obtained were analyzed using qualitative data analysis methods. The movements carried out by the empty box volunteers are not prohibited or regulated in Law No. 10 of 2016 or KPU regulations, so that if there is a violation or suspicion of an election crime by the empty box volunteer the Bawaslu or Gakkumdu cannot follow up in the head election judicial process. To overcome this, it is necessary to take countermeasures by criminalizing the act or by providing new arrangements regarding the position of the empty box volunteers in the election.

Kata Kunci : Relawan kotak kosong, Pilkada, Bawaslu