Analisis kebijakan terhadap aspek komisi penanggulangan AIDS daerah dalam program pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Nabire Propinsi Papua

MANUARON, Yosina, dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA

2003 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang : Masalah AIDS di kabupaten Nabire sangat serius telah mencapai 47 kasus HIV/AIDS. Salah satu faktor yang mempengaruhi cepatnya penyebaran AIDS adalah kurang seriusnya komisi penanggulangan AIDS Daerah dalam melaksanakan kebijakan program pencegahan AIDS. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis komitmen politik dan peranan komisi penanggulangan AIDS daerah (KPAD) terhadap pencegahan HIV/AIDS. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik diskusi kelompok terarah, wawancara mendalam dan observasi non partisipan. Analisis data dengan menggunakan analisis isi. Hasil: Indikator tidak berfungsinya peran komisi penanggulangan AIDS daerah disebabkan karena; tidak tersedianya ruangan sekretariat dan perangkat keras, terbatas kemampuan sumber daya manusia, dan terbatasnya jumlah dana kegiatan AIDS. Program kerja utama dan koordinasi lintas program tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan HIV/AIDS ditentukan oleh lembaga swadaya masyarakat lokal dan internasional. Kesimpulan: Rendahnya fungsi komisi penanggulangan AIDS daerah telah menyebabkan berkurangnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pencegahan AIDS.

Background: The problem of AIDS/HIV in the district of Nabire has been very serious to the level of 47 cases of HIV/AIDS. One of factors influencing the rapid proliferation of AIDS is the insufficient effort of the government in implementing the policies of AIDS control program. The purpose of this research is to analyze the political commitment and role of the regional AIDS eradication and control commission (KPAD) for HIV/AIDS prevention. Methods: The research used a qualitative method with directed group discussion, in-depth interview, and nonparticipant observation. Data analyses were conducted with content analyses. Results: The indicators showed that the weak functional role of the regional AIDS eradication and control commission was resulted from the unavailability of buildings and hardware, limited capability of human resources, and limited monetary resources for AIDS prevention program. The main work program and interprogram coordination has not been run well. Local and international community self-sufficiency institutions determine the participation of the community in the HIV/AIDS prevention. Conclusion: The weak functional role of regional AIDS eradication and control commission leads to the low participation and involvement of the community in AIDS prevention.

Kata Kunci : Layanan Kesehatan Masyarakat,Pencegahan AIDS/HIV,Kebijakan