IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KECAMATAN ARUT SELATAN, KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

M. CHAMIM THOHARI K, Dr. Dra. Retna Siwi Padmawati, M.A; Marthinus Sutena, SKM, MM., M.Sc

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

Latar belakang: Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mengeluarkan Peraturan Bupati No. 11 tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam rangka menguatkan peran serta pemerintah dalam pengelolaan sampah khususnya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Akan tetapi, masyarakat masih ada yang terbiasa membuang sampah tidak pada tempatnya seperti di trotoar dan di sungai. Tujuan: Mengeksplorasi implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Perbup No. 11 tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus-explanatory. Penentuan sampel dengan menggunakan metode non-probability sampling atau purposive sampling. Subjek pada penelitian ini berjumlah 13 orang yaitu Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Program Persampahan Dinas Kesehatan, Camat Arut Selatan, petugas kebersihan (2 orang), Manajer Yayorin (LSM), pemilik rumah makan, petani, nelayan, organisasi Aisyiyah, Asosiasi Bawi Dayak, Budaya, dan Wisata, mahasiswa, Ketua RT 15. Masyarakat Kecamatan Arut Selatan yang berusia >18 tahun dan berdomisili sekurang-kurangnya 3 tahun di Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis tematik. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil: Pihak yang terlibat pembentukan peraturan yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Camat Arut Selatan, Lurah, dan Kepala Desa. Anggaran pengelolaan sampah di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 21 miliar rupiah. Pembatasan timbulan sampah belum berjalan dengan baik karena semakin bertambah jumlah penduduk akan semakin bertambah jumlah timbulan sampah. Pemerintah melakukan pemanfaatan kembali sampah seperti melakukan perlombaan peragaan busana dan masyarakat memanfaatkan sampah untuk dijadikan pot bunga, tas, dan batako berbahan dasar plastik. Proses pemilahan sampah di masyarakat belum berjalan dengan baik karena sarana yang tidak memadai. Proses pengumpulan masih belum berjalan dengan maksimal karena TPS yang terbatas dan pengolahan sampah di TPS 3R yang tidak maksimal. Proses pengangkutan sampah memiliki jadual angkut pukul 05.00 WIB. Kendaraan pengangkut sampah tidak memiliki penutup bak sampah. Proses pengolahan sampah dilakukan di TPA berupa proses pengomposan untuk sampah organik dan pengolahan sampah non-organik menjadi kerajinan tangan. Pemrosesan akhir menggunakan sistem sanitary landfill. Air lindi yang dihasilkan aman untuk di alirkan ke media lingkungan. Namun, indikator hasil penilaian keamanan air lindi belum dapat dipublikasikan karena masih menjadi hak otoritas internal Dinas Lingkungan Hidup. Output terhadap proses pengelolaan sampah belum maksimal dan produk hasil pengolahan belum dipasarkan. Strategi yang dilakukan yaitu sosialisasi, menyebarkan pamflet, dan melakukan penayangan siaran di channel televisi daerah. Faktor penghambatan yaitu persepsi masyarakat yang belum peduli lingkungan dan sarana-prasarana yang kurang. Faktor pendorong yaitu kesadaran diri dari masyarakat yang peduli kebersihan lingkungan. Kesimpulan: Anggaran yang disiapkan Dinas Lingkungan Hidup untuk proses pengelolaan sampah sebesar 21 miliar rupiah. Masih terjadi peningkatan timbulan sampah. Menurut Camat Arut Selatan sampah dimanfaatkan kembali menjadi pot bunga, tas, dan batako berbahan dasar plastik. Proses pemilahan dan pengumpulan belum terlaksana dengan baik. Pemerintah perlu melakukan pemantauan operasional yang ketat dan penambahan sarana-prasarana akan dapat memaksimalkan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pengolahan sampah menghasilkan kompos. Pemrosesan akhir sampah menggunakan sistem sanitary landfill. Pemerintah Kotawaringin Barat juga perlu melakukan sosialisasi pengelolaan sampah di masyarakat secara masif. Kata kunci: kebijakan, manajemen, sampah, pengelolaan, daur ulang

Background: The Regional Government of West Kotawaringin Regency issued Regent Regulation No. 11 of 2019 concerning Regional Policies and Strategies in the Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste in order to strengthen the government's participation in waste management, especially household waste and household waste. However, there are still people who are used to throwing garbage in inappropriate places, such as on sidewalks and in rivers. Objectives: Exploring the implementation of local government policies in West Kotawaringin Regency Perbup No. 11 of 2019 concerning Regional Policies and Strategies in the Management of Household Waste and Types of Household Waste in South Arut District, West Kotawaringin Regency, Central Kalimantan Province. Method: This research uses a qualitative approach with a case-explanatory research design. Determination of the sample using non-probability sampling or purposive sampling method. The subjects in this study amounted to 13 people, namely the Head of the Waste and Hazardous Waste Division of the Environmental Service, Head of the Waste Program of the Health Service, South Arut Sub-district, cleaning officers (2 people), Yayorin Manager (NGO), restaurant owners, farmers, fishermen, organizations Aisyiyah, Bawi Dayak, Culture and Tourism Association, student, Head of RT 15. Community of South Arut Sub-district >18 years old and domiciled for at least 3 years in South Arut District, West Kotawaringin Regency. The data analysis method in this study used thematic analysis. The validity of the data using source triangulation techniques and method triangulation. Result: The parties involved in the formation of the regulations are the Environment Service, Public Works Service, South Arut District Head, Lurah, and Village Head. The waste management budget in West Kotawaringin Regency is 21 billion rupiah. Restrictions on waste generation have not gone well because the increasing number of residents will increase the amount of waste generation. The government is reusing waste such as holding a fashion show competition and the community is using the waste to make flower pots, bags, and plastic-based bricks. The process of sorting waste in the community has not been going well due to inadequate facilities. The collection process is still not running optimally because of the limited TPS and waste processing at the 3R TPS which is not optimal. The waste transportation process has a delivery schedule at 05.00 WIB. Garbage transport vehicles do not have garbage bin covers. The waste processing process is carried out at the TPA in the form of a composting process for organic waste and processing non-organic waste into handicrafts. Final processing using a sanitary landfill system. The leachate produced is safe to be channeled into environmental media. However, the indicators for the results of the leachate safety assessment cannot yet be published because it is still the right of the internal authority of the Environmental Service. The output of the waste management process has not been maximized and the processed products have not been marketed. The strategies carried out are socialization, distributing pamphlets, and broadcasting broadcasts on regional television channels. The inhibiting factor is the perception of people who do not care about the environment and lack of infrastructure. The driving factor is self-awareness from people who care about environmental cleanliness. Conclusion: The budget prepared by the Environment Agency for the waste management process is 21 billion rupiah. There is still an increase in waste generation. According to the sub-district head of South Arut, the waste is reused into flower pots, bags, and plastic-based bricks. The process of sorting and collecting has not been carried out properly. The government needs to carry out strict operational monitoring and the addition of infrastructure will be able to maximize the waste management system in West Kotawaringin Regency. Waste processing produces compost. Final processing of waste using a sanitary landfill system. The West Kotawaringin government also needs to massively socialize waste management in the community. Keywords: policy, management, waste, management, recycling

Kata Kunci : kebijakan, manajemen, sampah, pengelolaan, daur ulang