Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Tunggak Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Oleh Perusahaan Yang Terdaftar Di Daerah Istimewa Yogya

NUR IRFAN ZIDNI, Dr. Murti Pramuwardhani Dewi, S.H., M.Hum.

2022 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pelaksanaan pembayaran tunggak iuran jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan ada tidaknya kepastian hukum terhadap BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Yogyakarta dan perusahaan yang telah terdaftar. Tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis program BPJS Ketenagakerjaan tersebut apakah dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dalam perusahaan manakala perusahaan yang telah terdaftar namun tidak melaksanakan pembayaran iuran jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara narasumber terhadap Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja, Pegawai pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan. Teknik pengumpulan data studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dari narasumber dilakukan melalui wawancara berdasakan pedoman wawancara. Data dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan tentang pelaksanaan pembayaran tunggak iuran jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan kepastian hukum terhadap BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Yogyakarta dan perusahaan yang telah terdaftar di bidang ketenagakerjaan sudah memenuhi kepastian hukum sesuai dalam peraturan perundang-undangan. Program BPJS Ketenagakerjaan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja apabila perusahaan memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran BPJS ketenagakerjaan. Namun pada studi kasus yang ada, perusahaan-perusahaan ini, sekalipun legal, tidak dapat membayar tunggak iurannya secara rutin sehingga pekerja dirugikan dan secara langsung tidak bisa mengakses klaim pelayanan kesehatan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan kata lain, program ini tidak berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, sehingga berdampak pada belum tercapainya kesejahteraan pekerja dalam bidang kesehatan.

The aim of the study was to find out and analyze the provisions for the implementation of the payment of arrears of social security contributions for BPJS Employment, regarding the existence or absence of legal certainty for BPJS Employment in the Yogyakarta area by the companies that have been registered. Another objective is to find out and analyze whether the BPJS Employment program can improve the welfare of workers in the company when companies are registered but do not pay BPJS Employment social security contributions in the Yogyakarta area. This research is a descriptive normative study. The research was conducted through a literature study and supported by interviews with sources for the Manpower Inspector of the Manpower Office, and BPJS Employment examiners. Document study data collection techniques were used to collect primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection from resource persons was carried out through interviews based on interview guidelines. The data were analyzed qualitatively in descriptive form. The results of the study indicate that the provisions regarding the implementation of the payment of arrears of social security contributions for BPJS Employment have provided legal certainty in the Yogyakarta area and companies that have been registered in the employment sector have fulfilled legal certainty in accordance with applicable regulations. The BPJS Employment program can improve the welfare of workers if the company fulfilled its obligations to pay BPJS Employment contributions. However, in the existing case studies, these companies, even though they are legal, cannot regularly pay their dues in arrears so that workers are disadvantaged and cannot directly access BPJS Employment health service claims. In other words, this program did not run according to the government's expectations, so the impact on the welfare of workers in the health sector has not yet achieved.

Kata Kunci : Jaminan Sosial, Tunggak Iuran, Perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan.