Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Kebijakan Terkait Ease Of Doing Business (EoDB) di Indonesia

RASYID KURNIAWAN, Dr., Hendry Julian Noor S.H., M.Kn.

2022 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum pembangunan dalam kebijakan terkait Ease of Doing Business (EoDB) dan mengetahui kendala pelaksanaan kebijakan terkait EODB di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif empiris menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan konseptual dan undang-undang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia dalam rangka mendukung EoDB di Indonesia merupakan perwujudan teori Hukum Pembangunan Nasional yang dilaksanakan berdasarkan pada landasan kewenangan berupa peraturan perundang undangan dan landasan strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk mencapai visi Indonesia 2045.

This study aims to determine the legal aspects of development in policies related to Ease of Doing Business (EoDB) and to find out the obstacles to implementing policies related to EODB at the Ministry of Law and Human Rights. This research belongs to the type of empirical normative research using primary data in the form of interviews and secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. This study uses a conceptual and legal approach. The data in this study were collected by means of a literature study. The results of the study indicate that the policy of the Ministry of Human Rights Law in order to support EoDB in Indonesia is the embodiment of the theory of the National Development Law which is implemented based on the basis of authority in the form of laws and regulations and the strategic basis of the National Medium Term Development Plan to achieve Indonesia's 2045 vision.

Kata Kunci : kebijakan; Ease of Doing Bussiness; Hukum Pembangunan