PERLUASAN PENGATURAN DISKRESI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

NUR WAHYUNI UTAMI, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M

2022 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui, menelaah dan memahami urgensi perluasan pengaturan diskresi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan implikasi apa saja yang timbul dari perluasan pengaturan diskresi dalam U.ndang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pedekatan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual,dan pendekatan historis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dan yurispridensi serta bahan hukum primer yang terdiri dari buku, jurnal, makalah, juga peneitian ilmiah lainnya seperti skripsi, tesis dan disretasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deduktif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi perluasan pengaturan diskresi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebabkan oleh keterbatasan pejabat pemerintahan dalam melakukan diskresi, yang membuat pelaksanaan diskresi menjadi tidak efektif, khususnya diskresi terkait percepatan investasi. Implikasi yang timbul dari perluasan pengaturan diskresi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaituadanya potensi kekuasaan tidak terbatas dan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang yang bermuara pada pelanggaran terhadap hak warga masyarakat.

This research aims to knowing, analyzing and understanding the urgency of expanding discretionary arrangements in Law Number 11 of 2020 on Job Creation and what implications arise from the expansion of discretionary arrangements in Law Number 11 of 2020 on Job Creation. This research is a legal research which applied a statutory approach, conceptual approach, and historical approach.This study uses secondary data obtained from legal materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials are in the form of related laws and regulations and jurisprudence. Primary legal materials consist of books, journals, papers, as well as other scientific research such as theses, dissertations, etc. The data obtained are then analyzed by the deductive-inductive method. The result of research shows that the urgency of expanding discretionary arrangements in Law Number 11 of 2020 on Job Creation is caused by the limitations of government officials in exercising discretion, which makes the exercise of discretion ineffective, especially discretion related to investment acceleration.The implications arising from the expansion of discretionary arrangements in Law Number 11 of 2020 on Job Creation, are the potential for unlimited power and opportunities for abuse of power which leads to violations of the rights of citizens.

Kata Kunci : Diskresi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-undang Cipta Kerja / Discretion, Law Number 11 of 2020, Job Creation Act