IMPLIKASI KLAUSULA FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO.12 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SEBAGAI BENCANA NASIONAL

ROWENA MARSHA DEVY, Dr. R.A. Antari Innaka T., S.H., M.Hum.

2021 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mengkaji dasar-dasar, landasan apakah COVID-19 dapat dijadikan alasan force majeure dalam perjanjian kredit bank. Tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian kredit di Bank Jateng dari ditetapkannya penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional dalam Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif empiris dilakukan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian empiris dilakukan di Bank Jateng dengan responden Branch Legal Representative Bank Jateng. Data primer dan sekunder yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pandemi COVID-19 kendati sebagai bencana nonalam yang memenuhi klausul force majeure namun tidak serta merta menjadi alasan menggugurkan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit karena kondisi pandemi COVID-19 adalah force majeure yang bersifat relatif. Implikasi Keppres No. 12 Tahun 2020 dalam perjanjian kredit di Bank Jateng adalah dijadikan sebagai landasan dalam melakukan upaya restrukturisasi kredit.

The purpose of this study is to determine and examine theoretical basis of whether the COVID-19 pandemic used as a caused of for force majeure in bank credit agreements. The ther purpose is to determine the juridicial implication in bank credit agreement at Bank Jateng by the government issued Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning the Determination of Non-natural Disasters for the spread of COVID-19. This research is a normative-empirical legal research. Empirical normative legal research is carried out with field research to obtain primary data and library research to obtain secondary data. Empirical research was carried out at Bank Jateng with primary data sources through interviews at Bank Jateng with a respondent from Branch Legal Representative of Bank Jateng. and secondary data in the form of legal materials. Primary and secondary data are obtained then analyzed using qualitative methods. The results of the study show that the COVID-19 pandemic, although it is a non-natural disaster that meets the force majeure clause, does not necessarily become a reason to abort the debtor's obligations in the credit agreement because it is not mentioned in the agreement regarding the COVID-19 pandemic condition and also the condition of the COVID-19 pandemic is a force relative majeure. Implications of Presidential Decree No. 12 of 2020 in the credit agreement at Bank Jateng is restructuring through credit restructuring.

Kata Kunci : Pandemi COVID-19, Force Majeure, Perjanjian Kredit Bank, COVID-19 Pandemic, Force Majeure, Bank Credit Agreement