Pergeseran Tafsir Konstitusional Melalui Undang-Undang

MIFTAH F HADINATHA, Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M

2022 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Pokok studi ini ingin melihat pergeseran tafsir yang dilakukan pembentuk undang-undang ketika membaca konstitusi. Adapun objek yang dijadikan telaah tentang ambang batas pencalonan Presiden/Wakil Presiden dan pengangkatan panglima TNI. Oleh karena itu studi ini memfokuskan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok: pertama, bagaimana tafsir konstitusional atas Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 10 UUD NRI 1945? kedua, bagaimana pergeseran tafsir terhadap Pasal a quo? ketiga, apakah hasil pergeseran itu sejalan dengan ide sentral konstitusionalisme? Menggunakan penelitian normatif, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta dengan melakukan pendekatan kasus, perundang-undangan, historis, dan konseptual, diperoleh hasil sebagai berikut. Pertama, tafsir Pasal 6A ayat (2) membuka pintu seluasnya untuk partai politik yang dinyatakan peserta pemilu mengusulkan calon Presiden/Wakil Presiden. Sedangkan tafsir Pasal 10 menempatkan Presiden sebagai kepala negara dalam konteks kekuasaannya atas Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kedua, pembentuk undang-undang menyempitkan pintu partai politik untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni dengan menambah syarat pencalonan yang mengandung anasir parlementer. Kekuasaan Presiden atas TNI telah dikurangi, yakni dengan cara melibatkan parlemen dalam proses persetujuan panglima TNI. Ketiga, persyaratan pencalonan tidak hanya memperbesar kekuasaan Presiden yang telah dikurangi dalam konstitusi, melainkan pula menciptakan kerja check and balances yang minim. Dalam bingkai pembatasan kekuasaan, implikasi dimaksud menciptakan hubungan kelembagaan yang nyaris tanpa batasan. Ihwal persetujuan panglima TNI oleh parlemen menciptakan besarnya kekuatan legislatif. Padahal kekuaatan legislatif, telah ditambah dalam konstitusi. Dari semua ini, jika ditarik kesimpulan, maka akan diperoleh makna: antara tarikan nafas pembentuk undang-undang dengan perumus konstitusi tidak seirama. Kata Kunci: Penafsiran, Undang-Undang, Konstitusionalisme

The subject of this study wants to see a shift in interpretation made by legislative institution when reading the constitution. As for the objects that are used as a study about the threshold of presidential/vice presidential nomination and the appointment of the Indonesian National Army (TNI) commander. Therefore, this study focuses on answering three main questions: first, how is the constitutional interpretation of article 6A paragraph (2) and article 10 of the 1945 NRI Constitution? Second, how does the interpretation shift to article a quo? Third, is the result of the shift in line with the central idea of constitutionalism? Using normative research, using secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials, as well as by taking case, statutory, historical, and conceptual approaches, obtained the following results. First, the interpretation of article 6A paragraph (2) opens the widest door for political parties declared election participants proposing presidential/vice presidential candidates. While the interpretation of article 10 places the President as the head of state in the context of his power over the TNI. Second, the formation of the law narrows the door of political parties to propose the pair of presidential and vice-presidential candidates, namely by adding the terms of nomination that contain parliamentary element. The President's power over the TNI has been reduced, namely by involving parliament in the approval process of the TNI commander. Third, the nomination requirement not only increases the power of the President that has been reduced in the constitution, but also creates minimal check and balances work. In the framework of power restrictions, the implications in question create almost limitless institutional relationships. The approval of the TNI commander by parliament creates the magnitude of legislative power. Legislative power has been added to the constitution. From all this, if conclusions are drawn, it will be obtained meaning: between the breath of the legislator and the framer of the constitution is not in harmony. Keywords: Interpretation, Laws, Constitutionalism

Kata Kunci : Penafsiran, Undang-Undang, Konstitusionalisme