Relasi kekuasaan antara legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bantul, Propinsi DIY, Tahun 1999-2002

PURWANINGSIH, Titin, Dr. Pratikno, MSoc.Sc

2003 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Relasi kekuasaan antara legislatif dan eksekutif ibarat pendulum yang bergerak dari titik ekstrem yang satu ke titik ekstrem yang lain.. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini, telah teijadi pergeseran pendulum dari dominasi eksekutif ke legislatif, sehingga diharapkan terjadi checks and balances antara keduanya. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan 'bagaimana relasi kekuasaan antara legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul tahun 1999-2002?' Analisis dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan melakukan cek dan cross cek melalui wawancara dengan aktor-aktor terkait. Data yang diperoleh kemudian analisis untuk mengetahui dinamika bandul keseimbangan antara kedua titik ekstrem tersebut. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa secara yuridis dan politik formal, legislatif sangat kuat. Kuatnya legislatif ini terlihat dari beberapa kasus yaitu pada kasus penentuan masa jabatan kepala desa yang pertama dan kedua yang menolak usulan eksekutif mengenai masa jabatan Kepala Desa 10 tahun , penentuan retribusi KTP yang mampu menekan usulan eksekutif 4000,- menjadi 2000,- maupun dalam kasus penyusunan APBD tahun 2001 dimana eksekutif terpaksa harus merevisi dan menyusun kembali RAPBD yang sudah diajukan ke legislatif. Temuan penelitian ini memperkuat pendapat umum bahwa legislatif kuat. Namun demikian, eksekutif juga bisa menjadi kuat apabila : 1). Memperoleh dukungan publik seperti dalam kasus revisi perda kelembagaan desa yang kedua dimana legislatif menerima usulan eksekutif tentang masa jabatan Kepala desa 10 tahun karena eksekutif memperoleh dukungan dari bawah yaitu dari Paguyuban Kepala Desa dan Pamong Tunggul Jati dan dukungan dari atas dengan adanya SK Gubernur tentang peristilahan Lurah dan Pamong serta periodisasi Kepala Desa 10 tahun. 2) Isu yang dimunculkan membutuhkan kapasitas teknokratik yang tinggi yang tidak dimiliki oleh legislatif, seperti kasus Bantul Kota Mandiri yang telah disetujui oleh legislatif. Selain itu, hubungan antara legislatif dan eksekutif juga menjadi cenderung akomodatif ketika aktor-aktor dalam kedua lembaga bisa menemukan titik kepentingan yang sama. Hubungan yang cenderung akomodatif ini misalnya dalam penyusunan APBD 2002 dimana legislatif menyetujui anggaran defisit yang diajukan eksekutif dan di sisi yang lain eksekutif juga menyetujui dana asuransi resiko politik yang diajukan legislatif. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa dalam kasus Bantul, checks and balances sebenarnya bekerja dalam kasus kasus tertentu. Namun karena ada keterbatasan legitimasi hukum dan politik, hal itu tidak 'terlembaga'. Oleh karena itu untuk memperkuat checks and balances diantara keduanya diperlukan ; 1) peningkatan kapasitas teknokratik lembaga legislatif baik dengan peningkatan kapasitas pribadi anggota legislatif maupun dengan tenaga ahli yang memadai. 2). Peningkatan legitimasi hukum dan politik dari eksekutif dengan pemilihan Bupati Wakil Bupati secara langsung oleh rakyat, sebagaimana dalam sistem pemerintahan presidensiil.

The power relationsliip between the legislatives and the executives is like apendulum which is moving from the extreme point to the other. In the course of currentlocal government, there has been a pendulum swing from the executives to the legislatives and has caused a checks and balances between them. This research was carried out to answer a question on ; "What is the power relationship between the legislatives and the executives in Bantul regency in 1999 - 2002 like ?" The analysis was done by using qualitative research method, by applying "check and cross check" through interviewing the related parties. The main finding of this research was that in terms of juridical and formal politics, the legislatives were so powerful. It was shown by some facts as the determination of the first and second service period^of the village chief which refused the executive's proposal on the ten years sersdce periode of the village chief, the determination of the ID card fee which could supress the executive's proposal of IDR 4.000,00 - to 2.000,00 and in the case of arranging the 2001 Provincial Budget in which the executives had to revise and rearrange The Draft Provincial Budget which had already been proposed to the legislatives. This finding strengthened the public opinion that the legislatives were powerful. However, the executives could also powerful if: 1 They had received public support as in the case of second rewsion of perda " (district regulation) on the village institution in which the legislatives accepted the executive's proposal on the 10 years service period of the village chief because the executives received public support that in from Pagiiyuban Kepala Desa and Pamong Tunggul Jati and support from the top that is the Governor Decree on the terminology of liirah and pamong and the period of the village chief of 10-years. 2 The released issues had required the high technocratic capacity which the legislatives did not have, like case of Bantul Kota Mandiri that had got the legislative's approval. Besides, the relationship between the legislatives and the executives tends to be accommodative when the actors of both institutions find the same interest. This kind of relationship was proven in the case of 2002 Provincial Budget Arrangement in which the legislatives approved the deficit budget that the executives proposed. Similarly, the executives approved the insurance fund of political risk that the legislatives proposed. The implication of this research is that checks and balances actually works on particular cases. Due to the limitation of the law and political legitimacy, however, it is not 'institutionalized'. Therefore, to strengthen the checks and balances between the two parties, there shoud be ; 1) legislatives technocratic capacity improvement both by improving the capacity of the legislative members and qualified expert. 2) Improvement of the legal dan political legitimation from the executives through the direct election of the regent and vice regent, like in the presidential aditoinistration system.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah Tk II,Legislatif dan Eksekutif