POLITIK KONSERVASI GEOPARK NASIONAL KARANGSAMBUNG-KARANGBOLONG (STUDI KASUS: ANALISIS EKOLOGI POLITIK DAN AKSESIBILITAS DALAM PENAMBANGAN PASIR DI DESA KARANGSAMBUNG, KABUPATEN KEBUMEN)

NURHIDAYATI, Wigke Capri Arti Sukmana Putri, S.IP, M.A.

2021 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Penelitian ini berfokus pada penambangan pasir di wilayah Desa Karangsambung, Kabupaten Kebumen. Desa tersebut merupakan satu dari sekian banyak desa di Kabupaten Kebumen yang termasuk dalam wilayah konservasi Geopark Nasonal Karangsambung-Karangbolong. Pasca penetapan Geopark Karangsambung-Karangbolong menjadi geopark nasional, Karangsambung masih memiliki masalah yang sama dengan beberapa dekade sebelumnya yaitu penambangan pasir liar. Ancaman kerusakan lingkungan akibat penambangan yang terus dilakukan warga, beriringan dengan semangat konservasi yang dilakukan pemerintah daerah dan entitas kelompok masyarakat desa seperti Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Karang Taruna. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus yang menggunakan pendekatan teori ekologi politik dan teori akses. Kerangka analisis ekologi politik digunakan untuk mengkaji fenomena penambangan pasir liar di tengah keberadaan geopark dan teori akses digunakan tuntuk mengetahui aksesibilitas yang dimiliki masing-masing aktor. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keberadaan geopark sebagai upaya penyelamatan lingkungan erat kaitannya dengan agenda ekonomi politik Pemerintah Kabupaten Kebumen. Melalui geopark, diharapkan mampu menjadi jalan keluar persoalan masyarakat di wilayah kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Akan tetapi, aktor penambang pasir yang merupakan masyarakat setempat justru memiliki aksesibilitas yang paling minimum dan posisinya menjadi terkunci dibanding aktor lain di Desa Karangsambung seperti LMDH, Karang Taruna, dan BIKK LIPI sebagai perpanjangan tangan negara.

This study focuses on sand mining in the area of Karangsambung Village, Kebumen Regency. The village is one of the many villages in Kebumen Regency which are included in the conservation area of Karangsambung-Karangbolong National Geopark. After the determination of the Karangsambung-Karangbolong Geopark to become a national geopark, Karangsambung still has the same problem as several decades before, namely illegal sand mining. The threat of environmental damage due to mining continues to be carried out by residents, along with the conservation spirit carried out by local governments and village community groups such as the Forest Village Community Institution or Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) and Karang Taruna. This research is qualitative research with a case study method that uses a political ecology theory approach and theory of access. The political ecology analysis framework is used to examine the phenomenon of illegal sand mining in geoparks and the theory of access is used to determine the accessibility of each actor. The results of the study conclude that the existence of geoparks as an effort to save the environment is closely related to the political economy agenda of the Kebumen Regency Government. Through the geopark, it is hoped that it can be a solution to the social problems in poverty enclaves in Kebumen Regency. However, sand mining actors who are local people have the minimum accessibility and their position is locked compared to other actors in Karangsambung Village such as LMDH, Karang Taruna, and BIKK LIPI as an extension of the state.

Kata Kunci : ekologi politik, aksesibilitas, penambangan pasir