STUDI KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS BANGUNAN CAGAR BUDAYA DIFUNGSIKAN SEBAGAI RUMAH TINGGAL DI YOGYAKARTA

M KHALIF AUFAR, Rizky Septiana Widyaningtyas S.H., M.Kn.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk dicapai, pertama menganalisis dasar hukum dari pembentukan kebijakan ketentuan mengenai pemberian insentif Cagar Budaya dan ketentuan pemberian insentif PBB kepada bangunan Cagar Budaya di Yogyakarta. Kedua untuk mengkaji, mengetahui, dan memberikan perspektif lain mengenai bagaimana formulasi yang lebih baik dari norma hukum dalam Peraturan Walikota Kota Yogyakarta tentang ketentuan perhitungan pemberian insentif PBB kepada bangunan Cagar Budaya di Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dan penelitian ini berifat deskriptif yang akan lebih berfokus pada menggambarkan apa adanya suatu gejala, variabel, atau keadaan. Terdapat dua hal yang disimpulkan dari penelitian ini, Pertama, dasar hukum yang digunakan oleh Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2010 ini sudah sangat baik dalam memberikan kejelasan sumber wewenang Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengelola dan mengatur urusan pajak dan cagar budayanya melalui desentralisasi. Kedua, rekomendasi perubahan yang bisa dilakukan adalah merevisi keseluruhan Peraturan Walikota Yogyakarta tersebut dengan menitikberatkan pasal-pasal yang memerlukan penjabaran lebih lanjut agar kebutuhan informasi hukum masyarakat dapat terakomodasi.

This study has several objectives to achieve, firstly to analyze the legal basis of the formation of policy provisions regarding the provision of Cultural Conservation incentives and the provisions for granting PBB incentives to Cultural Conservation buildings in Yogyakarta. The second is to study, find out, and provide other perspectives on how to formulate a better legal norm in the Yogyakarta City Mayor Regulation regarding the provisions for calculating PBB incentives for Cultural Conservation buildings in Yogyakarta. This research is a normative research conducted by examining library materials or secondary data, and this research is descriptive in nature which will focus more on describing what a symptom, variable, or situation is. There are two things that can be concluded from this research, First, the legal basis used by the Mayor of Yogyakarta City Regulation Number 66 of 2010 is very good in providing clarity on the source of authority of the Yogyakarta City Government in managing and regulating tax affairs and cultural heritage through decentralization. Second, the recommendation for changes that can be made is to revise the entire Yogyakarta Mayor Regulation by emphasizing the articles that require further elaboration so that the community's legal information needs can be accommodated.

Kata Kunci : Cultural Conservation, Incentive, Property Tax.