IMPLIKASI OVERLAPPING REGULATION ANTARA PERUSAHAAN PENJAMIN PT JAMKRINDO DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI PT ASKRINDO PADA SUATU HUBUNGAN HOLDING BUMN DALAM MELAKUKAN LINGKUP USAHA PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT

MUHAMMAD TRIANDA K, Prof. Dr. Drs. Paripurna S.H., M.Hum., LL.M

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, menganalisis dan memberikan gambaran terkait dengan implikasi overlapping regulation antara perusahaan penjamin PT Jamkrindo dengan perusahaan asuransi PT Askrindo pada satu hubungan holding BUMN dalam melakukan lingkup usaha penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang kemudian dianalisis secara metode kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan-perundang-undangan (statutory approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam menganalisis permasalahan, penelitian ini memasukan pendekatan hukum dan ekonomi (economic and law approach) guna mendapatkan kemanfaatan hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya overlapping regulation antara Penjaminan dan Perasuransian, dan adanya limitasi yang diberikan oleh Undang-Undang Penjaminan maka berimplikasi pada konflik norma yang jika dikaji melalui teori pembentukan peraturan perundang-undangan menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun apabila dilakukan pembatasan lingkup usaha KUR tanpa adanya Penyertaan Modal Negara berpotensi berimplikasi pada ketidak adanya kemanfaatan hukum. Melalui suatu hubungan holding, meskipun Indonesia Financial Group merupakan induk perusahaan, namun pengendalian Askrindo dan Jamkrindo masih dipegang oleh Negara melalui kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna yang juga menyalahi ketentuan dari Anak Perusahaan BUMN.

This research aims to find out, understand, analyze and provide an overview related to implications of overlapping regulations between guarantee company PT Jamkrindo and insurance company PT Askrindo on BUMN Holding relationship in terms of engaging people�s business credit. This research is a judicial-normative research which is then analyzed by qualitative methods and described descriptively with data collection techniques by library research. This study uses a statutory approach, and a conceptual approach. In terms of analyzing the problem, this research combines an economic and law approach to obtain legal benefits. The results of this study indicate that there is an overlapping regulation between guarantee and insurance, and the limitations provided by the guarantee act have implications for a conflict of norms which, if studied through the theory of the formation of legislation will create a legal uncertainty. Nevertheless, if the scope of KUR business is limited without state equity participant injection, it has the potential to have implications for the absence of legal benefits. Through the BUMN holding relationship, although Indonesia Financial Group chosen as the parent company, the control of Askrindo and Jamkrindo as subsidiary company is still held by State through the ownership of Series A Dwiwarna Shares which also contravene the provisions of the BUMN Subsidiaries.

Kata Kunci : Overlapping Regulation, Penjaminan, Asuransi, Kredit Usaha Rakyat.