POLITIK HUKUM PELAKSANAAN NORMA “PERLINDUNGAN KEHORMATAN DAN MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN” DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013-022/PUU-IV/2006

RAKA MAHARDIKA R, Mohammad Ibrahim, S.H., LL.M.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, MK menegaskan bahwa pasal-pasal mengenai penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden tidak relevan lagi untuk diterapkan pada negara Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana secara tegas telah ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Secara ringkas, pertimbangan hukum MK RI dalam putusan tersebut menekankan bahwa: Presiden dan Wakil Presiden tidak berhak mendapatkan privilege yang menyebabkannya mendapat kedudukan dan perlakuan yang berbeda dalam hukum dibandingkan dengan warga negara lainnya; Pasal-Pasal KUHP tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena multitafsir, dan menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi; Serta berpotensi menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi sikap. Permohonan Pemohon pun dikabulkan seluruhnya. Pasal-pasal mengenai penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum, dalam perkembangannya terdapat inkonsistensi negara dalam menghidupkan kembali Konstitusionalitas Norma “Perlindungan Kehormatan Dan Martabat Presiden Dan Wakil Presiden”. Konfigurasi politik dalam suatu rezim pemerintahan akan sangat berpengaruh pada produk hukum yang dihasilkan. Konfigurasi politik yang demokratis akan menghasilkan hukum yang responsif, yaitu hukum yang pembuatannya partisipatif, muatannya aspiratif, dan rincian isinya limitatif. Pengakuan dan penghargaan terhadap hak konstitusional warga negara merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar, serta diatur dan ditegakkan dalam konstitusi oleh setiap negara di dunia. Dengan demikian telah terdapat inkonsistensi negara dalam menghidupkan kembali Konstitusionalitas Norma “Perlindungan Kehormatan Dan Martabat Presiden Dan Wakil Presiden” Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, dimana norma tersebut dihidupkan kembali dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)

Constitutional Court Decision No. 013-022/PUU-IV/2006, the Constitutional Court emphasized that the articles regarding insults to the president or vice president are no longer relevant to be applied to the Indonesian state which upholds human rights as expressly stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In summary , the legal considerations of the Indonesian Constitutional Court in the decision emphasized that: The President and Vice President are not entitled to privileges that cause them to receive different positions and treatment under the law compared to other citizens; The articles of the indonesia Criminal Code (KUHP) create legal uncertainty due to multiple interpretations, and hinder efforts to communicate and obtain information; And it has the potential to hinder the right to freedom of expression of thoughts orally, in writing, and in the expression of attitudes. The Petitioner's request was granted in its entirety. Articles regarding insults to the president or vice president negate the principle of equality before the law, reduce freedom of expression of thoughts and opinions, freedom of information, and the principle of legal certainty, in its development there is an inconsistency of the state in reviving the constitutionality of the norm "Protection of the Honor and Dignity of the President and Vice President". The political configuration in a government regime will greatly affect the resulting legal product. A democratic political configuration will produce responsive laws, namely laws whose formulation is participatory, whose content is aspirational, and whose details are limited. Recognition and respect for the constitutional rights of citizens is a non-negotiable necessity, and is regulated and enforced in the constitution by every country in the world. Thus there has been an inconsistency of the state in reviving the constitutionality of the norm "Protection of the Honor and Dignity of the President and Vice President" in Indonesia after the Decision of the Constitutional Court Number 013-022/PUU-IV/2006, where the norm was revived in the Draft Code of Law. Criminal Code (RKUHP)

Kata Kunci : Politik Hukum, Mahkamah Konstitusi, Hak Asasi Manusia, Lembaga Kepresidenan