The Role of Witness and Victim Protection Against Organized Crime: A Comparative Study Between the Indonesian Witness and Victim Protection Agency and United States WITSEC Program

IVAN ABDILLAH, Sri Wiyanti Eddyono, S.H.,LL.M., Ph.D.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Keterlibatan saksi dan korban dalam penuntutan kejahatan terorganisir menjadi penting untuk menghasilkan bukti yang kuat untuk menjatuhkan para pemimpin sindikat kejahatan terorganisir. Sayangnya, karena kesediaan mereka untuk bersaksi, keselamatan saksi dan korban terancam dari kekerasan. Beberapa tahun terakhir, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah berjuang dalam perannya memberantas kejahatan terorganisir di Indonesia. Badan tersebut tidak dikhususkan untuk menangani kejahatan terorganisir, melainkan bertanggung jawab untuk melindungi saksi dan korban dalam lingkup kasus pidana yang lebih luas. Selain itu, kurangnya akomodasi yang layak dan pertukaran informasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, memaksa LPSK untuk beradaptasi dengan peran yang lebih proaktif untuk menawarkan bantuan. Sebaliknya, Amerika Serikat telah menyaksikan efektivitas Program WITSEC yang digunakan dalam memerangi kejahatan terorganisir. Ditetapkan oleh Organized Crime Control Act of 1970, WITSEC Program mengklaim telah melindungi sekitar 19.000 peserta dan tidak ada laporan saksi yang terluka selama dalam tugas. Dalam sepuluh tahun pertama pembuatannya, program ini telah berhasil membantu lebih dari 1000 dakwaan kejahatan terorganisir yang berhasil. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi LPSK dalam perannya memberantas kejahatan terorganisir dengan perbandingan Program WITSEC. Perbandingan tersebut akan menentukan hukum dan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban oleh kedua lembaga tersebut. Diidentifikasi bahwa LPSK memiliki kekurangan modal, infrastruktur, tenaga kerja, dukungan dan kerjasama, keterlibatan dengan publik dan lembaga pemerintah lainnya, dan kerangka hukum yang tepat untuk menangani kejahatan terorganisir dibandingkan dengan mitranya. Melalui perbandingan hukum ini, LPSK dan pemerintah dapat memperbaiki isu-isu tersebut guna memaksimalkan peran lembaga tersebut dalam pemberantasan kejahatan terorganisir di Indonesia.

The involvement of witnesses and victims within organized crime prosecution has become essential to produce strong evidence to bring down the leaders of the enterprise. Unfortunately, due to their willingness to testify, the safety of witnesses and victims are in jeopardy from any form of retaliation. For the past couple years, the young Indonesian Witness and Victim Protection Agency (LPSK) has been struggling in its role in eradicating organized crime in Indonesia. The agency is not reserved to handle organized crime specifically, rather they are responsible to protect witness and victim of wider scope of criminal cases. On top of that, LPSK is lacking the proper accommodation and information exchange with other law enforcement institution, which forced them to adopt a more pro-active role to offer assistance. In contrary, United States has witnessed its sucess of WITSEC Program used within combating organized crime. Enacted by Organized Crime Control Act of 1970, the program claimed to have protected approximately 19,000 participants and achieve zero reports of witness being harmed in line of duty. Within the first ten years of its creation, the program has managed to help in more than 1000 successful organized crime indictment. This legal research is aimed to identify the issues LPSK is facing in their contribution to prosecute organized crimes through comparison with WITSEC Program. The comparison will determine the laws and protection implementation of witness and victim by both institutions. It is identified that LPSK has is lacking capital, infrastructure, manpower, support and cooperation, engagement with public and other government institution, and proper legal framework to address organized crimes compared to its counterpart. Through this legal comparison, LPSK and the government can improve the issues mentioned in order to maximized the agency�s role in eradication of organized crimes in Indonesia.

Kata Kunci : LPSK Indonesia, U.S. WITSEC Program, Organized Crime, Regulation, Witness and Victim Protection.