THE LEGAL ISSUES IN THE AMENDMENT OF ARTICLE 20 OF ACT NO.13 OF 2016 ON PATENT IN ACT NO.11 OF 2020 ON JOB CREATION

CUT A'ISYAH NABILAH, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Perubahan Undang-Undang Pasal 20 Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah membuat terobosan rezim hukum paten di Indonesia. Tujuan penelitian hukum ini adalah memperoleh informasi mengenai permasalahan hukum yang timbul dari perubahan UU Paten Indonesia dalam pemberlakuan UU Cipta Kerja. Tesis ini menganalisis dari sudut pandang implikasi perubahan Pasal 20 UU Paten tentang persyaratan kerja lokal dengan melihat kepastian hukum pemegang paten untuk mematuhi persyaratan baru dan urgensi perubahan tersebut dilakukan. Tesis ini akan menganalisis kepatuhan amandemen undang-undang Paten terhadap Perjanjian TRIPs, khususnya untuk Pasal 8 dan 27 Perjanjian TRIPs. Penelitian hukum ini menggunakan studi hukum deskriptif dengan pendekatan normatif menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan empiris dengan metode wawancara. Penelitian ini menggunakan data primer dari wawancara dan data sekunder dari buku, jurnal, hukum domestik, peraturan, konvensi internasional, dan kasus hukum. Analisis data menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data yang lengkap dan memadai.. Penelitian hukum ini menyimpulkan bahwa pertama, pemegang paten yang telah memenuhi persyaratan sebelumnya sebelum perubahan UU Cipta Kerja memiliki keleluasaan apakah pemegang paten ingin melanjutkan atau mematuhi persyaratan yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Kedua, urgensi perubahan tersebut adalah praktik penerapan tenaga kerja lokal dalam Pasal 20 dianggap tidak efektif untuk diterapkan dan karena adanya tekanan dari faktor eksternal. Ketiga, kepatuhan terhadap undang-undang paten yang baru setelah amandemen telah mengikuti Pasal 27 dan Pasal 8 Perjanjian TRIPs, mengingat pencabutan syarat kerja lokal tidak lagi dianggap diskriminatif berdasarkan Pasal 27(1) Perjanjian TRIPs

This legal research aims to obtain information on the legal issues arising from the amendment of Indonesia Patent Law in the enactment of Job Creation Law. This thesis analyzes from the point of view the implication of the amendment on Article 20 of the Patent Law concerning the local working requirement by focusing at the legal certainty of a patent holder to comply with the new requirement and the urgency of such amendment being done. The thesis also analyses the compliance of Patent Law's amendment with the TRIPs Agreement, especially for Articles 8 and 27 of the TRIPs Agreement. The legal research uses descriptive legal study using normative approach utilized literature studies and empirical approach using the method of an interview to the relatable institution. This research used primary data from interviews and secondary data from books, journals, domestic laws, regulations, international conventions, and case laws. The data analysis utilized the qualitative method to gain comprehensive and sufficient data. The legal research concluded that first, the patent holder that already complied with the previous requirement before the amendment in Job Creation Law has the discretion whether the patent holder wants to continue or comply with the requirement asserted in Job Creation Law. Second, the urgency of the amendment was the practice of application on local working in Article 20 deemed to be ineffective to be applied and the pressures from an external factor. Third, the compliance of the new Patent Law after the amendment has been following Article 27 and Article 8 of TRIPs Agreement, considering the revocation of local working will be no longer deemed as discriminatory based on Article 27(1) of the TRIPs Agreement.

Kata Kunci : paten, cipta kerja, kerja lokal, perjanjian TRIPs/patent, job creation law, local working, TRIPs Agreement