Perluasan Syarat Diversi dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

BAGUS AJI IBRAHIM, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S. H., M. Hum.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai landasan pemikiran pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA dan landasan pemikiran dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memperluas syarat Diversi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang disusun secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan pemikiran pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA terdiri atas landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan filosofis. Kelemahan pada formulasi syarat Diversi pada Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA, yaitu pertama, Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA bertentangan dengan asas non diskriminasi dan asas kepentingan terbaik bagi anak karena mempersempit peluang Diversi bagi setiap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Kedua, Pasal a quo tidak mengatur dalam hal Anak yang berkonflik dengan hukum didakwa pasal dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan pasal yang ancaman pidana penjaranya 7 tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi.

This research concerned the rationales of UU SPPA regulators that had used for constructing Article 7 Number (2) Section a of UU SPPA and the the rationales of the Diversion terms in Supreme Court Regulation Number 4 of 2014. This research used normative research methods and written as the qualitative description research. The results of this research show that the rationales of UU SPPA regulators that had been used for constructing Article 7 Number (2) Section a of UU SPPA can be determined to judicial rationale, sociological rationale, and philosophical rationale. the weakness to be found in Article 7 Number (2) Section a of UU SPPA formulation consists of two weaknesses, first, Article 7 Number (2) Section a of UU SPPA contradicts the non-discrimination principles and the best interest for child principles because its formulation tightens the opportunity of Diversion for every Juvenile in particular offences. Second, Article 7 Number (2) Section a of UU SPPA doesn’t accommodate a particular situation that the Juveniles are stand accused of committing crimes with under 7 years prison penalties and other crimes with over 7 years prison penalties constructed with subsidiarity, alternative, cumulative, or combination indictments.

Kata Kunci : Diversi, Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 3