Implementasi Pemungutan Pajak UMKM pada Kedai Kopi di Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Pendekatan kepatuhan Pajak

BONDAN WICAKSONO, Anugrah Anditya S.H., M.T.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pemungutan Pajak UMKM terhadap kedai kopi di Kabupaten Bantul ditinjau dari pendekatan kepatuhan pajak pada tahun 2021. Sifat penelitian deskriptif (desccriptive research). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris normatif. Penulis menggunakan data primer hasil wawancara dengan responden dan narasumber. Narasumber penelitian adalah petugas KPP Pratama Kabupaten Bantul. Responden penelitian adalah pemilik 16 kedai kopi Pemilihan responden menggunakan purposive sampling. Penulis juga menggunakan data sekunder yang diambil dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, serta buku, artikel, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan bahan hukum tersier. Penelitian dilakukan dari Januari hingga Desember 2021. Untuk menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Kedai kopi di Kabupaten Bantul dibagi 3 area yaitu Bantul barat, Bantul selatan, Bantul timur. Jumlah kedai kopi sebanyak 28 (tahun 2018), 76 (tahun 2019), 156 (tahun 2020) dan 276 (tahun 2021). Pendapatan perbulan tertinggi adalah kedai kopi di area Bantul selatan dengan rata-rata pendapatan perbulan Rp. 17,571,429. Sebagian besar pemilik kedai kopi di Kabupaten Bantul memiliki pendidikan yang tinggi sehingga seharusnya patuh pajak. Dari 11 responden yang memiliki pendidikan tinggi hanya 1 kedai yang merupakan UMKM kena pajak.Seluruh kedai kopi telah menghitung pajak (membuat laporan keuangan) tetapi hanya satu yang patuh pajak membayar dan melaporkan pajak. Banyaknya kedai kopi yang tidak mendaftar sebagai wajib pajak menunjukkan penjaringan Wajib Pajak UMKM khususnya yang bergerak pada usaha kedai kopi belum dilaksanakan secara maksimal. Dinas pajak tidak pernah atau sama sekali tidak melakukan kunjungan ke kedai kopi Tidak ada pajak ganda dalam kedai kopi karena subjek dan objek pajak UMKM dan pajak restoran sangatlah berbeda.

The purpose of this study was to determine the implementation of MSME tax collection on coffee shops in Bantul District in terms of the tax compliance approach in 2021. The nature of descriptive research (descriptive research). This type of research is normative empirical legal research. The author uses primary data from interviews with respondents and sources. Research resource persons are KPP Pratama Bantul District officers. The research respondents were the owners of 16 coffee shops. The selection of respondents used purposive sampling. The author also uses secondary data taken from Law Number 20 of 2008, Government Regulation Number 74 of 2011, Government Regulation Number 23 of 2018, as well as books, articles, scientific journals, research results and tertiary legal materials. The study was conducted from January to December 2021. To analyze this data, qualitative data analysis techniques were used. Coffee shops in Bantul District are divided into 3 areas, namely West Bantul, South Bantul, and East Bantul. The number of coffee shops is 28 (in 2018), 76 (in 2019), 156 (in 2020) and 276 (in 2021). The highest monthly income is a coffee shop in the south Bantul area with an average monthly income of Rp. 17,571,429. Most of the coffee shop owners in Bantul District have a high level of education so they should be tax compliant. Of the 11 respondents who have higher education, only 1 shop is a taxable MSME. All coffee shops have calculated taxes (making financial reports) but only one is tax compliant, paying and reporting taxes. The number of coffee shops that do not register as taxpayers shows that the selection of MSME taxpayers, especially those engaged in the coffee shop business, has not been carried out optimally. The tax office never or does not visit coffee shops at all. There is no double taxation in coffee shops because the subject and object of the MSME tax and the restaurant tax are very different.

Kata Kunci : Pajak UMKM, Kedai Kopi, Kepatuhan Pajak