Challenges of the Implementation of Mutual Legal Assistance for Asset Recovery in Corruption Cases Between Indonesia and Australia

GRACIA MONICA P H, Devita Kartika Putri, S.H.,LL.M.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian hukum ini menganalisis penegakan dan tantangan dalam pelaksanaan Perjanjian Bilateral Bantuan Timbal Balik antara Indonesia dan Australia untuk memulangkan hasil korupsi, dan langkah-langkah apa yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris yang menekankan pada materi hukum seperti hukum nasional, kasus, buku, perjanjian, dan konvensi internasional. Selain itu, untuk lebih memahami tantangan yang dihadapi Indonesia, dilakukan wawancara dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam penegakan perjanjian bilateral untuk melakukan pengembalian aset, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan bantuan timbal balik. Hal ini disebabkan adanya perbedaan sistem hukum yang signifikan antara Indonesia dan Australia yang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, dalam praktik pelaksanaan hukum timnbal balik juga dilakukan bersamaan dengan upaya informal pengembalian aset hasil korupsi di Australia.

This legal research analyzes the enforcement and the challenges in the implementation of Bilateral Mutual Legal Assistance Treaty between Indonesia and Australia to repatriate the proceeds of corruption, and what are the steps taken to solve the issues. This research was conducted using a normative- empirical approach which emphasize on legal materials such as national law, case, books, treaty, and international convention. In addition, to further understand the challenges faced by Indonesia, an interview was conducted with The Ministry of Law and Human Rights. The result of this study is that in the enforcement of the bilateral treaty to conduct asset recovery, Indonesia cannot rely solely on mutual legal assistance. This is due to the significant legal system differences between Indonesia and Australia which are not specifically regulated in the agreement. Therefore, in practice the implementation of mutual legal assistance is also carried out in conjunction with informal efforts to return assets resulting from corruption in Australia.

Kata Kunci : Mutual Legal Assistance; Asset Recovery; Corruption; Bilateral Treaty.