PENGHAYAT DAN HAK WARGA NEGARA: PROBLEMATIKA PILIHAN ISIAN KOLOM AGAMA PADA KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK

ALIESSA KUSUMASTUTI, Dr. rer. pol. Mada Sukmajati, S.IP., M.P.P.

2021 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebebasan yang diberikan oleh negara terkait pengisian kolom agama pada KTP elektronik, namun tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh penghayat kepercayaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan apa yang menjadi alasan penghayat kepercayaan Majelis Eklasing Budi Murko (MEBM) enggan untuk merubah kolom agama pada KTP mereka menjadi tulisan 'penghayat kepercayaan'. Adapun unit analisis dari penelitian ini adalah kelompok penghayat kepercayaan Majelis Eklasing Budi Murko (MEBM) yang berdomisili di Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis menggunakan konsep dimensi kewargaan dalam memetakan di mana celah yang membuat penghayat kepercayaan enggan untuk meraih kewargaannya secara penuh. Kewargaan merujuk pada upaya untuk memperjuangkan hak dan keadilan. Hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kelompok penghayat kepercayaan Majelis Eklasing Budi Murko (MEBM). Faktor yang paling mendominasi penghayat enggan menggunakan ruang kebebasan yang diberikan oleh Negara adalah faktor sejarah dan juga sosial politik.

This research is motivated by the freedom granted by the state regarding filling out the religion column on electronic ID cards, but it is not used properly by believers. The purpose of this study is to explain what is the reason why adherents of the belief of the Majelis Eklasing Budi Murko (MEBM) are reluctant to change the religion column on their ID cards to the words 'believers'. The unit of analysis of this research is the group of believers in the Budi Murko Eclasing Council (MEBM) domiciled in Sentolo District, Kulon Progo Regency, Special Region of Yogyakarta. The author uses the concept of the citizenship dimension in mapping out the gaps that make believers reluctant to achieve full citizenship. Citizenship refers to efforts to fight for rights and justice. The findings in this study indicate that there are several factors behind the belief group of the Budi Murko Eclasing Council (MEBM). The factors that dominate the followers are reluctant to use the freedom given by the state are historical and socio-political factors.

Kata Kunci : dimensi kewargaan, warga negara, penghayat kepercayaan, MEBM, hak