The Legal Consequences of Violating Article 56 of The Indonesian Criminal Procedural Code in Regards of the Compulsory Legal Representation

M FAJAR RAMADHAN, Muhammad Fatahillah Akbar S.H., LL.M

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

UUD 1945 menjamin persamaan di depan hukum yang termuat dalam Pasal 28D (1) UUD. Asas persamaan di depan hukum juga dijamin di Pasal 14D ICCPR, bantuan hukum dinyatakan sebagai hak bagi terdakwa untuk membela diri sendiri, atau melalui pilihannya sendiri, atau ditugaskan oleh pengadilan secara khusus. Penasihat Hukum merupakan posisi krusial dalam keseluruhan acara pidana, yang berujung pada hilangnya potensi untuk mencapai asas peradilan yang adil. Tujuan utama KUHAP tentang perwakilan hukum adalah untuk menutup celah agar tercapai proses hukum yang sempurna. Minimnya konsekuensi terhadap kewajiban penyelidik yang melanggar Pasal 56 dan 114 KUHAP memperbesar kemungkinan dilanggarnya hak-hak tersangka. Dengan dibandingkan dengan Miranda Rights yang diterapkan di Amerika Serikat, konsekuensi hukum datang secara inheren melalui sistem Anglo-Saxon yang mengakui yurisprudensi sebagai sumber hukum utama, sedangkan Indonesia tidak dapat mengandalkan yurisprudensi karena sistem Eropa Kontinental yang dianut, yang mengakui undang-undang tertulis sebagai sumber hukum utamanya Penelitian Hukum ini menggunakan metode normatif (doctrinal) dengan pendekatan undang-undang melalui hukum tertulis, jurnal, kasus-kasus, dan sumber internet lainnya untuk menjawab mengenai pencerminan pelaksanaan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan untuk memahami urgensi dari perumusan kembali ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang bantuan hukum. Penelitian Hukum ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memiliki tulang punggung dikarenakan Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang berarti bahwa yurisprudensi tidak dapat diandalkan untuk menimbulkan akibat hukum dari pelanggaran terhadap kewajiban penyidik untuk menyampaikan hak-hak terdakwa dan melalui rumusan pemberian hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, reformulasi sangat penting untuk menimbulkan konsekuensi tertulis bagi penyidik saat mereka gagal memenuhi kewajibannya.

The 1945 Indonesian Constitution guarantees of equality before the law which is contained in Article 28D (1) of the 1945 Indonesian Constitution. The principle of equality before the law is also guaranteed throughout the ICCPR charter, legal aid is stated as a right for defendants to defend himself in person, or through the choice of himself, or assigned by the court specifically contained in article 14D of the charter. Legal Aid is a crucial position in the overall criminal procedure, which leads to the loss of potential in achieving the principle of fair trial. The main objective of The Criminal Procedural Code regarding legal representation is to patch the gap in order to achieve perfect due process. The lack of consequence towards the obligation of authorities that violates Article 56 and 114 of the Indonesian Criminal Procedural Code increases the chances of the rights of the accused being violated. Compared to Miranda Rights that is applied in the United States of America, legal consequence comes inherently through its common legal system which acknowledges jurisprudence as a primary source of law, whilst Indonesia cannot rely on jurisprudence as it acknowledges written statutes as its primary legal source. This Legal Research applies normative (doctrinal) method by relying on secondary data namely statutes, regulations, books, past cases, journals, and other internet sourced to answer regarding the reflection of implementing Article 56 of the Indonesian Criminal Procedural Code and to understand the urgency of reformulating the provision of the Indonesian Criminal Procedural Code regarding legal aid. This Legal Research concludes that the implementation of Article 56 of the Indonesian Criminal Procedural Code lacks of foundation since Indonesia is a civil law country which means that jurisprudence cannot be relied on to create legal consequence of a violation for the supposedly obligation of the authority to state the rights of the accused and through the formulation of the provision of legal aid in the Indonesian Criminal Procedural Code, reformulation is indeed important to create a written consequence for the authority when they fail to satisfy their obligation.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Penasihat Hukum, Miranda Rights / Legal Aid, Legal Representation, Miranda Rights