Pergeseran Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum

BAGUS SARNAWA, Prof. Dr. Edward O.S Hiariej, S.H.,M.Hum;Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H.,LL.M

2022 | Disertasi | DOKTOR ILMU HUKUM

Disertasi ini berjudul Pergeseran Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum. Tujuan peneitian disertasi ini adalah untuk mengetahui pergeseran konsep hukum netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum dari awal kemerdekaan sampai saat ini, untuk mengetahui penyebab pergeseran hukum netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum dari awal kemerdekaan sampai masa saat ini dan untuk mengetahui netralitas Aparatur Sipil Negara yang seharusnya dalam pemilihan umum di Indonesia. Metode penelitian dalam disertasi ini adalah Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder atau bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Untuk melengkapi data sekunder maka penelitian ini juga bersifat empiris yaitu dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber dalam rangka melakukan analisis terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan peraturan perundang undangan dipadukan dengan penedekatan historis, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian adalah, pertama, konsep hukum netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum, mengalami pergeseran dari awal kemerdakaan sampai dengan masa saat ini. Pada awal kemerdekaan, konsep hukum netralitas Aparatur Sipil Negara masih sederhana. Hanya mengatur larangan untuk menjadi anggota atau pengurus partai politik. Pada masa Orde Baru, terjadi perkembangan dengan mewajibkan Pegawai Negeri Sipil memilih golkar dalam pemilihan umum. Sedangkan pada masa reformasi dan saat ini, konsep hukumnya semakin berkambang dengan larangan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil secara langsung atau pun tidak langsung. Pada masa itu juga diterbitkan tentang sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak netral. Kedua, penyebab pergeseran konsep hukum netralitas dari awal kemerdekaan ke masa Orde Baru disebabkan oleh: penyatuan Pegawai Negeri Sipil dalam satu wadah KORPRI, perwujudan stabilitas politik, sentralisasi birokrasi dan depolitisasi. Pergeseran dari Orde Baru ke masa reformasi disebabkan oleh: perubahan system politik dan pemerintahan, penghapusan monoloyalitas, perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Penyebab pergeseran dari masa reformasi ke masa ini disebabkan oleh: pemisahan jabatan politik dan jabatan karier. Ketiga, upaya mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia maka perlu melakukan pemisahan jabatan politik dan jabatan karier.

This study aims to examine and analysize shifting in the concept of the neutrality law of the State Civil Apparatus in general elections from the beginning of independence to the present, to find out the causes of the shifting in the neutrality law of State Civil Apparatus in general elections from the beginning of independence to the current period and to know the neutrality of the State Civil Apparatus that should be in general elections in Indonesia. This research is normative legal research, using statue, historical and comparative approach with an emphasis on secondary data research which include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. It is also supported by non-legal materials, namely the result of interviews by the informants. The result of the research is the legal concept of State Civil Apparatus neutrality in elections, has shifted from the beginning of independence to the current period. At the beginning of independence, the legal concept of State Civil Apparatus neutrality was still simple. Only set a ban on becoming a member or administrator of a political party. During the New Order, there was a development by requiring civil servants to choose golkar in general elections. While during the reform period and currently, the legal concept is increasingly balanced with the prohibition of the involvement of civil servants directly or indirectly. At that time it was also published about sanctions for civil servants who were not neutral. Second, the cause of the shift in the concept of neutrality law from the beginning of independence to the New Order period is caused by: the unification of civil servants in one korpri container, the realization of political stability, bureaucratic centralization and depoliticization. The shift from the New Order to the reform period was caused by changes in the political system and government, the elimination of monoloyality, the realization of clean and free of corruption and collusion. The cause of the shift from the reform period to this time is due to the separation of political and career positions. Third, efforts to realize the neutrality of the State Civil Apparatus in Indonesia need to separate political and career positions.

Kata Kunci : aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil, pemilu, pergeseran