ANALISIS PIHAK-PIHAK TERKAIT (STAKEHOLDER ANALYSIS) DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL ALAS PURWO

NAWARI, Ir. Lies Rahayu W.F., M.P.

2004 | Skripsi | S1 KEHUTANAN

Taman nasional sebagai salah satu bentuk hutan konservasi tidak luput dari kerusakan yang diakibatkan oleh konflik kepentingan antar pihak-pihak terkait (stakeholder) terhadap sumber daya Alam di dalamnya. Analisis terhadap pihak-pihak terkait perlu dilakukan dalam pengelolaan taman nasional untuk mengurangi dampak negatif akibat kepentingan mereka. Analisis ini dilaksanakan dalam suatu kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak terkait, prioritas kepentingan dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan serta mengidentifikasi potensi pengembangan pengelolaan secara kolaborasi. Penelitian ini dilakukan di kawasan Tamall Nasional Alas Purwo (TNAP) selama satu bulan. Pengamatan dilakllkan dengan mambagikan kuisioner kepada pihak-pihak terkait yang telful ditentukan dengan metode purposive sampling. Hasil pengukuran diuji validitas dan reabilitasnya untuk mengetahui kelayakan dan kehandalan data yang diperoleh. Rangkuman hasil peneltian disajikan dalam matriks prioritas kepentingan dan pengambilan keputusan. Berdasarkan matriks ini dapat diketahui' status dari masing-masing pihak-pihak terkait dalam pengelolaan TNAP. Hasil penelitian menunjukkan pihak-pihak terkait yang ada meliputi Balai Taman Nasional Alas Purwo (BTNAP), Perum Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, perusahaan wisata alam, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah, instansi dan DPRD Kabupaten Banyuwangi, serta tokoh dan masyarakat sekitar kawasan. Prioritas kepentingan pihak-pihak terkait terhadap sumber daya alam relatif tinggi. Pengambilan keputusan masih dilakukan secara penuh oleh pillak BTNAP. Meskipun hasil penelitian menunjukkan konflik yang terjadi relatifrendall, naITIlill diperlukan suatu bentuk pengelolaan kolaborasi yang mampu mengakomodasikaIl kepentingaIl pillakpihak terkait. Pengelolaan kolaborasi dapat dilakukan dengan membentuk <;:llatu dewan penentu kebijakan yang mampu menjembatani kepentingan pusat (BTNAP) dan kepentingan daerah (pemerintah dan instansi daerah terkait).

Kata Kunci : pihak-pihak terkait, kepentingan, keputusan dan kolaborasi