Laporkan Masalah

PENGATURAN TYING AGREEMENT DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI KOMPARATIF HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA DAN UNI EROPA)

RICKY RAYTONA, Prof. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja pelajaran yang didapatkan dari pengaturan dan penerapan tying agreement dari Hukum Persaingan Usaha Uni Eropa untuk pengaturan tying agreement di Indonesia kedepannya. Penelitian ini melihat bagaimana pengaturan dan penerapan Pasal 15 ayat 2 UU No. 5/1999 dan Perkom No. 5/2011 yang dilakukan oleh KPPU, dengan membanding pengaturan dan penerapan Pasal 102 TFEU beserta Guidance on Article 102 Enforcement yang dilakukan oleh Komisi Uni Eropa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan comparative case-study dengan menggunakan pendekatan perbandingan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan berupa UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, TFEU, serta putusan-putusan KPPU dan Komisi Uni Eropa yang berkaitan dengan tying agreement, dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku referensi, pendapat para ahli, dan jurnal hukum atau hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil pembahasan yang ada, hasil penelitian ini adalah: Pertama, bahwa pengaturan tying agreement di Indonesia tidak sefleksibel pengaturan tying agreement di Eropa sehingga penerapan pengaturan tying agreement di Indonesia menjadi lebih sempit. Kedua, pengaturan tying agreement di Uni Eropa mensyaratkan posisi dominan terlebih dahulu yang dimiliki oleh pelaku usaha, dan juga apakah tindakan tersebut memiliki pembenaran objektif yang diatur secara spesifik sehingga dapat menjustifikasi tindakan tying agreement yang dilakukan. Ketiga, pengaturan tying agreement di Indonesia tidak mensyaratkan pelaku usaha harus mempunyai posisi dominan, melainkan kekuatan pasar yang signifikan dan juga tidak mengatur secara spesifik dalam hal saja dampak positif yang dimiliki oleh tying dan apakah dampak positif terbut bisa menjustifikasi tindakan tying sehingga di masa yang akan datang, Indonesia harus mengakomodasi pengaturan tying yang diatur di Hukum Persaingan Usaha Uni Eropa.

This study aims to find out what are the lessons learned from the regulation and application of tying agreements from the European Union Competition Law for future tying agreements in Indonesia. This study looks at how the regulation and application of Article 15 paragraph 2 of Law no. 5/1999 and Commission Regulation No. 5/2011 conducted by the KPPU, by comparing the regulation and application of Article 102 of the TFEU along with the Guidance on Article 102 Enforcement carried out by the European Union Commission. The research method used in this research is the juridical-normative method with a qualitative approach. This research uses a comparative case-study approach by using a comparative approach to legislation and a case approach. The primary legal material used is in the form of Law no. 5/1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition, TFEU, as well as the decisions of the KPPU and the European Union Commission relating to tying agreements, and secondary legal materials consisting of reference books, expert opinions, and legal journals or research results related to the problem under study. Based on the results of the existing discussion, the results of this study are: First, that the tying agreement regulation in Indonesia is not as flexible as the tying agreement regulation in Europe, hence the application of the tying agreement regulation in Indonesia is narrower. Second, the regulation of the tying agreement in the European Union requires that business actors have a dominant position first, and also whether the action has an objective justification that is specifically regulated so that it can justify the tying agreement action taken. Third, tying agreement regulation in Indonesia do not require business actors to have a dominant position, but significant market power and also do not specifically regulate the positive impact that tying has and whether this positive impact can justify tying's actions, hence in the future, Indonesia must accommodate the tying regulation stipulated in the European Union's Competition Law.

Kata Kunci : Tying Agremeent, Hukum Persaingan Usaha Indonesia, Hukum Persaingan Usaha Uni Eropa atau Tying Agreement, Indonesian Competition Law, European Union Competition Law

  1. S1-2022-427019-abstract.pdf  
  2. S1-2022-427019-bibliography.pdf  
  3. S1-2022-427019-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2022-427019-title.pdf