RATIO LEGIS PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PEMASYARAKATAN

PIERE HUGO POLUAKAN, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis ratio legis pengaturan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi, dinamika hukum yang terjadi atas kebijakan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi serta konsekuensinya dalam regulasi pemasyarakatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Cara atau alat pengumpulan data yang diterapkan adalah studi pustaka/dokumen Metode analisis yang digunakan dalam penelitian yakni analisis kualitatif dengan diuraikan secara deskriptif analitis dan preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi terdapat dinamika dalam kebijakan pemberian atau pengetatan remisi. Dinamika terkait pemberian remisi tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi, serta prasyarat khusus bagi narapidana tindak pidana korupsi untuk mendapatkan remisi yaitu menjadi justice collaborator. Kedua, dari setiap ratio legis yang mendasari regulasi pemasyarakatan terkait pengaturan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Indonesia, alasan dibentuknya regulasi begitu beragam dan bervariasi, tidak ada kesamaan ratio legis antara tiap kebijakan. Sehingga dinamika ini akan terus berlanjut sesuai dengan aspek-aspek yuridis, sosiologis dan filosofis yang tengah berlangsung dalam diskursus hukum Indonesia

The purpose of this study is to determine and analyze the legal reasoning (ratio legis) for the regulation of remission granting for corruption convicts, as well as the legal debates that occur over the policy of granting remissions to corruption convicts and its consequences in correctional regulations. The type of research used is normative or doctrinal legal research. The data used in this study is secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The literature/document study was used as a data collection method. The analytical method used in the research is qualitative analysis with descriptive analytical and prescriptive descriptions. Based on the research and discussion results, two conclusions can be drawn. First, in laws and regulations governing the granting of remissions to corrupted convicts, there are debates about the remission granting policy or remissions tightening. The debate regarding remissions granting is not in accordance with the spirit of corruption eradication and special conditions for corruption convicts to obtain remissions to become justice collaborators. Second, the legal reasoning related to correctional regulations philosophically aims to foster perpetrators of corruption convicts, sociologically aims to determine behavior that deviates from the law, and juridically as a form of prevention as well as enforcement of criminal acts. Second, for every legal reason that has correctional regulations related to the regulation of granting remissions for criminal acts of corruption in Indonesia, the reasons for the formation of regulations are so varied. There is no similarity in the ratios between each policy. So, the progress will continue in accordance with the juridical, sociological, and philosophical aspects that take place in Indonesian legal discourse.

Kata Kunci : Pemasyarakatan, Remisi, Ratio Legis, Tindak Pidana Korupsi