ANALISIS KETENTUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN PARTICIPATING INTEREST TIDAK LANGSUNG YANG MENGANDUNG TRANSAKSI PENGALIHAN PIUTANG OLEH KONTRAKTOR SEKTOR HULU MIGAS (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 4003/B/PK/Pjk/2019)

AGUSTINUS B. SINAGA, Dr. Arvie Johan, S.H, M. Hum.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pajak penghasilan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan Branch Profit Tax Pasal 26 ayat (4) atas pengalihan Participating Interest Tidak Langsung yang mengandung Pengalihan Piutang oleh Kontraktor Kerja Sama Hulu Minyak dan Gas Bumi. Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis normatif (legal research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam Penelitian ini, terutama untuk mengkaji kaidah atau asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan sengketa penentuan besaran Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Final atas pengalihan Participating Interest Tidak Langsung. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari Pengalihan Piutang bukan merupakan objek pajak karena tidak diatur di dalam PP No. 79 tahun 2010, PMK No. 253 Tahun 2011 dan PP No. 27 tahun 2017. Selain itu berdasarkan KUHPer dan UU Perseroan Terbatas (PT) pengalihan piutang (aset) bukan merupakan atau berbeda dengan pengalihan saham. Pengalihan piutang juga tidak serta merta menyebabkan pengalihan saham. Sedangkan menurut PSAK piutang merupakan current asset bisa saja mengalami penurunan nilai menjadi non-current asset sehingga bukan merupakan objek pajak karena tidak memiliki nilai ekonomis (Pasal 4 ayat (1) UUPPh). Penerapan Branch Profit Tax Pasal 26 ayat (4) UU PPh atas transkasi pengalihan Participating Interest yang berpijak pada Pasal 10 ayat (1) PMK 257 Tahun 2011 merupakan suatu hal yang cenderung inkonsisten atau bertentangan dengan aturan yang di atas nya yakni PP No. 79 Tahun 2010. Hal ini berpotensi menimbulkan terhambatnya pemenuhan prinsip kepastian hukum (certainty) dalam perpajakan khususnya di sektor hulu migas yang berujung pada terganggunya minat investor asing untuk masuk ke Indonesia khususnya industri hulu migas.

This study aims to analyze the application of Final Income Tax under the Income Tax Law Article 4 Paragraph (2) and Article 26 Paragraph (4) of Branch Profit Tax on the transfer of Participating Interest Indirectly containing Transfer of Receivables by Upstream Oil and Gas Cooperation Contractors. The approach method used is a normative juridical approach (legal research), namely research conducted by examining various formal legal rules such as laws, regulations and literature containing theoretical concepts which are then linked to the problems to be discussed in this study, especially to examine the rules or legal principles related to the dispute over the determination of the amount of the Final Tax Imposition on the transfer of Participating Interest Indirectly. From the results of the study it can be concluded that income from the Transfer of Receivables is not a tax object because it is not regulated in PP. 79 of 2010, PMK No. 253 of 2011 and PP No. 27 of 2017. In addition, based on Indonesia Civil Code (KUHPer) and the Limited Liability Company Law (UU PT), the transfer of receivables (assets) is not or is different from the transfer of shares. The transfer of receivables also does not necessarily cause the transfer of shares. Meanwhile, according to PSAK, receivables (current assets) may experience a decrease in value to (non-current assets) so they are not tax objects because they have no economic value (Article 4 paragraph (1) UUPPh). The application of the Branch Profit Tax Article 26 paragraph (4) of the Income Tax Law on Participating Interest transfer transactions based on Article 10 paragraph (1) PMK 257 of 2011 is a matter that tends to be inconsistent or contrary to the above rules, namely PP No. 79 of 2010. This has the potential to hinder the fulfillment of the principle of legal certainty in taxation, especially in the upstream oil and gas sector which leads to disruption of foreign investors' interest in entering Indonesia, especially the upstream oil and gas industry.

Kata Kunci : participating interest, pengalihan participating interest, pengalihan piutang, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 26 ayat (4), BPT, Branch Profit Tax, PP 79/2010, PMK 257/2011