PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA KETERANGAN HAK WARIS BERBENTUK PARTIJ ACTEN YANG DI DALAMNYA MEMUAT KETERANGAN PALSU (STUDI PUTUSAN NOMOR:1267K/PID/2017)

ELSA DWI APRILIA, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban notaris terhadap akta keterangan hak waris berbentuk partij acten yang memuat keterangan palsu, akibat hukum dari akta keterangan hak waris berbentuk partij acten yang memuat keterangan palsu, serta upaya perlindungan hukum seperti apa yang diberikan terhadap Notaris apabila Notaris menjadi turut tergugat atas akta keterangan hak waris yang dibuatnya memuat keterangan palsu seperti dalam putusan nomor: 1267K/PID/2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kepustakaan dan data lapangan melalui wawancara dengan narasumber yaitu praktisi hukum terkait penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan diketahui bahwa: Pertama, Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban ketika unsur penipuan dan kesalahan tersebut dilakukan oleh para penghadap. Keterangan, identitas dan atau dokumen palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak, dalam putusan pidana ini Notaris tidak menjadi turut serta melakukan tindak pidana sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana kepadanya. Kedua, terhadap pihak yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya akta keterangan waris tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk dilakukan pembatalan akta dan akibat hukum dari AKHW yang memuat keterangan palsu yaitu akta tersebut menjadi batal demi hukum. Ketiga, perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris yaitu perlindungan hukum (preventif) yang dapat diupayakan oleh Notaris itu sendiri, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh UUJN dalam menjalankan tugas jabatannya di mana terkait proses peradilan, penyidikan, dan penuntutan terhadap seorang notaris harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

This research aims to determine and analyze the accountability of notary based on inheritance rights deed in partij acten form which contains with false statements/documents, legal consequences of inheritance rights deed in partij acten form which contains with false statements/documents, And legal protection for notary if one day notary became a defendant from the inheritance rights deed notary made. The type of research used is normative legal research. The types of data using in this research is secondary data. Data collection techniques in this study using literature and field data through interviews with sources, namely legal practitioners related to this research. Data analysis using qualitative analysis. Based on the results of this research: First, a notary cannot be held accountable when the elements of fraud and false are committed by the parties, information, identity, or fake documents submitted by the parties are the responsibility of the parties, In this criminal judgment, the Notary did not participate in the commission of the crime so that Notary cannot be held criminally responsible. Second, against parties who feel aggrieved because issuance inheritance right deed they can go to public court for the cancellation of the deed and legal consequences of the inheritance right deed who contain false statements is the deed become null and void by the law. Third, legal protection that can be given to notary is when the legal protection (preventive) came by notary himself and legal protection can be given too from Notary Law (UUJN) when a notary do his/her duties and everything related to judicial process, investigation, and prosecution of a notary must be approved by the Notary Honorary Council (MKN).

Kata Kunci : Akta Keterangan Hak Waris, keterangan palsu, Notaris.