DESENTRALISASI FISKAL DAN ALOKASI BELANJA MODAL: KABUPATEN/KOTA KAYA DAN MISKIN DI PULAU JAWA

VIRDA TRIANI S, Gumilang Aryo Sahadewo, M.A., Ph.D.;Evi Noor Afifah, Dr., S.E., M.S.E.

2021 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Desentralisasi memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan. Peningkatan alokasi belanja pemerintah daerah pada sektor produktif melalui belanja modal diharapkan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat lokal maupun nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis hubungan desentralisasi fiskal dengan alokasi belanja modal termasuk hubungannya pada kabupaten/kota kaya maupun miskin. Analisis data panel dalam penelitian ini menggunakan metode fixed effect dengan periode tahun 2015-2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada data agregat, variabel DBH per kapita, DAK per kapita, DID per kapita, SiLPA per kapita dan PDRB per kapita signifikan berhubungan dengan alokasi belanja modal per kapita. Sedangkan, variabel PAD per kapita, DAU per kapita, dana desa per kapita, kepadatan penduduk dan persentase penduduk miskin tidak signifikan berhubungan dengan alokasi belanja modal per kapita. Hasil regresi dengan membagi sampel ke dalam subgrup menunjukkan bahwa pada kabupaten/kota kaya, variabel yang signifikan berhubungan dengan alokasi belanja modal per kapita adalah PAD per kapita, DID per kapita dan SiLPA per kapita. Pada kabupaten/kota miskin, variabel yang signifikan berhubungan dengan alokasi belanja modal per kapita adalah DAK per kapita, SiLPA per kapita dan PDRB per kapita. Variabel DBH per kapita, DAU per kapita, dana desa per kapita, kepadatan penduduk dan persentase penduduk miskin tidak signifikan berhubungan dengan alokasi belanja modal per kapita baik pada kabupaten/kota kaya maupun miskin.

Decentralization gives freedom for the local government to manage its administration includes financial management. The increment of expenditure allotment of the local government on the productive sector through the capital expenditure is expected to encourage the improvement of economic growth both at the local and national levels. This research aims to analyze the relations of fiscal decentralization with the capital expenditure allotment includes its connection with the rich and poor city/district. The panel data analysis of this research uses the 2015-2019 fixed effects methods. This research's result shows that the aggregate data, DBH variable per capita, DAK per capita, DID per capita, SiLPA per capita, and PDRB per capita are significantly related to the capital expenditure allocation per capita. Whereas, PAD per capita variable, DAU per capita, dana desa per capita, population density, and percentage of the poor population are not significantly related to the capital expenditure allocation per capita. The regression result through the sample division into subgroups shows that in the rich city/district, the variable which significantly related to the capital expenditure allocation per capita includes PAD per capita, DID per capita, and SiLPA per capita. In the poor city/district, the variable which significantly related to the capital expenditure allocation per capita includes DAK per capita, SiLPA per capita, and PDRB per capita. The variable of DBH per capita, DAU per capita, dana desa per capita, population density, and the percentage of poor people are not significantly related to the capital expenditure allocation per capita for both rich and poor cities/districts.

Kata Kunci : desentralisasi fiskal, data panel, fixed effect, belanja modal