PEMENUHAN HAK GANTI KERUGIAN ATAS TANAH ADAT YAQHAI UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA UDARA KEPI KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA

UMAR SYARIEF R, Dr. Jur. Any Andjarwaty, S.H., M.Jur

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang pengaturan dan kendala pelaksanaan pemenuhan ganti kerugian tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Yaqhai dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Bandara Udara Kepi di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua, Pembangunan pertama, pembayaran ganti kerugian dilakukan pada tahun 2012 untuk pembangunan landasan bandar udara kepi; Pembangunan tahap kedua pemberian ganti kerugian untuk, diberikan secara bertahap setiap tahunnya kepada masyarakat adat Yaqhai sejak tahun 2018 hingga saat ini oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi melakukan, namun menghadapi . kendala-kendala yang ditunjukkan dengan pemalangan Bandara oleh masyarakat yang menyebabkan pembangunan terhambat. Penelitian hukum yuridis empiris ini bersifat deskriptif. Data primer didapat dari para responden (Pemerintah Kabupaten Mappi, masyarakat adat, dan Kepala Bandara Udara) dan narasumber melalui instrumen wawancara untuk memahami permasalahan dalam penelitian ini secara komprehensif. Data sekunder didapat dari penelitian kepustakaan, melalui studi dokumen (berkas pendukung, buku, peraturan perundang-undangan) dan juga kepustakaan. Data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama, tidak dibentuknya panitia pengadaan tanah dan tidak dilibatkannya Badan Pertanahan Nasional, merupakan pelanggaran terutama terhadap bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Nilai ganti kerugian hanya dihitung dari nilai tanahnya saja, sedangkan dalam pelaksanaan pengadaan tanah harus ada penilaian pertanahan atau penilai publik yang ditetapkan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah, hal ini bertentangan dengan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Kedua, kendala dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian terletak pada: a). Masyarakat Adat Kampung Dagimon dan Kampung Soba dengan Pemerintah Daerah dalam proses perpanjangan bandar udara kepi pada pemberian ganti kerugian terdapat adanya perbedaan kepentingan diantara masyarakat adat itu sendiri yang berpotensi menimbulkan Conflict of Interest ;b). masyarakat Kampung Dagimon dan Soba menginginkan sistem pembayaran secara langsung lunas tanpa adanya sistem bertahap, demi menunjang kesejahtaraan masyarakat adat yang berada di kampung dagimon dan soba.

The purpose of this study is to find out and examine the arrangements and obstacles in the implementation of the fulfillment of compensation for customary land of the Yaqhai Customary Law Community Unit in land acquisition for the construction of Kepi Airport in Mappi Regency, Papua Province. kepi airport runway; The construction of the second phase of compensation for, is given in stages every year to the Yaqhai indigenous people since 2018 until now by the Regional Government of Mappi Regency. the obstacles indicated by the blocking of the airport by the community which caused development to be hampered. This empirical juridical law research is descriptive. Primary data were obtained from respondents (Mappi Regency Government, indigenous peoples, and the Head of the Airport) and interviewees through interview instruments to understand the problems in this research comprehensively. Secondary data is obtained from library research, through document studies (supporting files, books, laws and regulations) and also the literature. Primary data and secondary data were analyzed qualitatively. he results of this study conclude that first, the absence of a land acquisition committee and the exclusion of the National Land Agency are violations, especially against Article 31 paragraph (1) of Law Number 2 of 2012 and Article 53 paragraph (4) of Government Regulation Number 19 of 2021. The compensation value is only calculated from the value of the land, while in the implementation of land acquisition there must be a land appraisal or public appraiser determined by the head of the land procurement executive, this is contrary to Article 67 paragraph (1) Government Regulation Number 19 of 2021. Second, Obstacles in the implementation of the provision of compensation lies in: a). The Indigenous Peoples of Dagimon Village and Soba Village with the Regional Government in the process of extending the Kepi Airport in the provision of compensation there are differences in interests between the indigenous peoples themselves which have the potential to cause Conflict of Interest; b). the people of Dagimon and Soba villages want a payment system to be paid in full immediately without a gradual system, in order to support the welfare of the indigenous peoples in the Dagimon and soba villages.

Kata Kunci : Ganti Kerugian, Tanah Adat, Provinsi Papua