DINAMIKA KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN DI ERA OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Kabupaten Kulon Progo, DIY)

NUR AZIZ, Ir. San Afri Awanq, M.Sc.

2004 | Skripsi | S1 KEHUTANAN

Pengelolaan hutan di Indonesia dipengaruhi oleh paradigma pembangunan yang diterapkan selama 3 dekade terakhir. Paradigma pembangunan diterapkan dengan formasi negara dan konfigurasi politik yang sentralistik. Pasca reformasi '98 terjadi pergeseran formasi negara dan konfigurasi politik dari yang sentralistik mengarah pada formasi dan konfigurasi yang lebih desentralitatif. Hal ini diwujudkan dengan kebijakan otonomi daerah melalui UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999, serta UU No. 41/1999 tentang kehutanan. Kebijakan otonomi daerah merupakan peluang bagi rekonfigurasi pengelolaan hutan, menuju pada desentralisasi pengelolaan hutan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota). Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan di era otonomi daerah dilaksanakan, dapat dikaji melalui dinamika kebijakan pengelolaan hutan yang terjadi di tingkat kabupaten. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika kebijakan pengelolaan hutan di Kabupaten Kulon Progo setelah diterapkannya otonomi daerah. Dinamika kebijakan ini terkait didalamnya proses kebijakan, faktor dan kendala kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan desentralisasi pengelolaan hutan di Kulon Progo. Penelitian dilaksanakan secara intensif pada bulan Oktober 2003 hingga bulan Pebruari 2004. Metode dasar yang digunakan adalah metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara : (1) observasi dan terlibat langsung dalam proses kebijakan; (2) indepth interview dan (3) wawancara tak terstruktur terhadap orang dan instansi kunci; serta (4) dokumentasi terhadap proses, dokumen, dan data-data lain yang terkait dengan kebijakan pelaksanaan desentralisasi pengelolaan hutan. Analisis data dilakukan dengan mengkombinasikan analisis deskriptif dengan analisis kebijakan. Tahapan analisis data: (1) mendeskripsikan kondisi, proses dan upaya perubahan kebijakan yang terjadi; (2) membandingkan dan merelasikan data dan fenomena yang terjadi; dan (3) memberi tafsir dan makna intelektual terhadap data dan fenomena yang ada secara kritis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) dinamika kebijakan pengelolaan hutan di Kabupaten Kulon Progo menunjukan terjadinya proses tarik ulur kewenangan kehutanan antara kabupaten dengan propinsi; terhambatnya proses penyusunan kebijakan kehutanan daerah; dan respon kebijakan PP No. 34 tahun 2002 yang berbeda di hutan negara dan hutan rakyat; (2) proses kebijakan pengelolaan hutan yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo adalah inisiasi kebijakan Hutan Desa; pelaksanaan kebijakan Hutan Kemasyarakatan, dan inisiasi peraturan daerah (perda) pengelolaan hutan daerah; dan (3) kendala pelaksanaan desentralisasi pengelolaan hutan di Kulon Progo terkait dengan kesiapan daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah.

Kata Kunci : dinamika, kebijakan, desentralisasi, otonomi daerah, pengelolaan hutan