Praktik Penyesuaian Klausul dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan pada Pembiayaan Syariah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Purwokerto

JOESOEF SHIDQI M.R, Dr. Hartini. S.H., M.Si

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis praktik penyesuaian klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) pada pembiayaan syariah oleh PPAT di Kota Purwokerto; Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi Hukum Pembuatan APHT yang tidak sesuai ketentuan PERKABAN No 8 tahun 2012 Demi Penyesuaian Terhadap Prinsip dan Konsep Pembiayaan Syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Empiris. Penelitian ini lebih difokuskan mengenai pemberlakuan peraturan hukum secara normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Cara memperoleh data melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan dengan metode analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induksi. Pada praktiknya agar redaksi dalam APHT selaras dengan prinsip Syariah dan perjanjian pokoknya, PPAT merubah redaksi yang ada di dalam klausul seperti redaksi utang menjadi pembiayaan, debitur menjadi nasabah atau penerima fasilitas pembiayaan, dan kreditur menjadi bank atau penyedia dana. Praktik ini jika dikaji dari teori kepastian hukum merupakan ketidakpastian hukum, namun untuk mencapai tujuan hukum kita juga harus berfokus pada terciptanya kemanfaatan dan keadilan. Praktik ini dilakukan untuk mencapai kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak. Pada APHT yang klausulnya disesuaikan dengan prinsip dan konsep pembiayaan syariah selama pemberlakuan sistem HT-el hingga saat ini di Purwokerto pada praktiknya belum pernah ditolak BPN atau digugat pembatalan oleh para pihak. Ini dikarenakan perubahan klausul dalam APHT pada pembiayaan syariah yang dilakukan oleh PPAT di Kota Purwokerto merupakan sebuah upaya PPAT untuk menyesuaikan hukum yang ada dengan fenomena dan perkembangan pembiayaan syariah yang terjadi dalam masyarakat. Di mana upaya PPAT tersebut pada praktiknya menjadi kebiasaan dan telah diterima oleh masyarakat.

The aims of this study are: To find out and analyze the practice of adjusting the clauses of the Deed of Granting Mortgage on sharia financing by a PPAT in Purwokerto City; To find out and analyze the Law of Making APHT that is not following PERKABAN No. 8 of 2012 for the sake of Adjustment to the Principles and Concepts of Sharia Financing. The research method used in this study is Normative Empirical. The research method used in this study is Normative Empirical. This research focuses more on the normative application of legal regulations in every particular legal event in society. The data obtained is through field research and literature study using qualitative analysis methods and drawing conclusions by induction. In practice, so that the editors in APHT align with Sharia principles and the main agreement, PPAT changes the editorials in the clauses such as debt editors into financing, debtors become customers or recipients of financing facilities, and creditors become banks or providers of funds. If viewed from the theory of certainty, this practice is legal uncertainty, but to achieve the law, we must also focus on creating benefits and justice. This practice is carried out to achieve benefit and justice for the parties. In APHT, the clauses are adjusted to the principles and concepts of sharia financing during the implementation of the HT-el system to date in Purwokerto. In practice, BPN has never been rejected or sued by the parties. This is because the change in the clause in the APHT on sharia financing carried out by PPAT in Purwokerto City is an attempt by PPAT to adapt the existing law to the phenomenon and development of sharia financing that occurs in society. These efforts in practice have become a habit and have been accepted by the community.

Kata Kunci : Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Pembiayaan Syariah.